3. (Poin selanjutnya belum termuat secara lengkap dalam artikel)
Tanggapan BKN dan Evaluasi
Menanggapi dinamika ini, Wakil Kepala BKN dikabarkan telah membuka suara terkait kemungkinan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
Pemerintah juga disebut telah memulai evaluasi terhadap kebijakan PPPK Paruh Waktu secara menyeluruh.
Seperti diketahui, kebijakan PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan program yang bertujuan memberikan peluang lebih besar kepada tenaga honorer yang terdaftar dalam database non-ASN BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun gagal lolos.
Sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, para non-ASN database BKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi PPPK 2024 akan dialihkan dalam kebijakan PPPK Paruh Waktu.
Harapan ke Depan
Dengan telah diterimanya surat enam poin ini oleh Presiden, Aliansi R2 R3 Indonesia berharap ada tindak lanjut konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.
Nasib puluhan ribu tenaga honorer R2 dan R3 kini menunggu kepastian dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat.
