Latar Belakang dan Amanat UU ASN
Faisol Mahardika menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan pemerintah melakukan penataan tenaga honorer serta memastikan bahwa ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa honorer yang telah masuk dalam database BKN merupakan tenaga kerja yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah melalui proses pendataan resmi secara nasional.
Pendataan tersebut sejatinya bertujuan menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelesaian tenaga honorer, sehingga kepastian status bagi mereka menjadi keniscayaan.
Enam Poin Surat Aspirasi kepada Presiden
Berikut adalah enam poin utama yang termuat dalam surat aspirasi Aliansi R2 R3 Indonesia yang telah diterima Presiden Prabowo Subianto:
1. Percepatan Pengangkatan R2 dan R3 Menjadi PPPK Penuh Waktu
Aliansi memohon kepada pemerintah agar seluruh tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 yang telah masuk Database BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN, serta saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu, segera diberikan kepastian pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.
Hal ini sejalan dengan amanat penataan tenaga honorer dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
2. Pengalokasian Anggaran APBN dan Transfer ke Daerah
Aliansi meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengalokasikan anggaran yang memadai baik dari APBN maupun transfer ke daerah guna mendukung pengangkatan dan pembayaran gaji PPPK.
