UU ASN juga menegaskan pentingnya penataan tenaga honorer sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.
Adapun enam poin yang diajukan Aliansi R2 R3 Indonesia kepada Presiden adalah sebagai berikut:
-
Percepatan pengangkatan seluruh R2 dan R3 yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Aliansi memohon agar seluruh tenaga non-ASN kategori R2 dan R3 yang telah masuk Database BKN dan mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN diberikan kepastian pengangkatan sesuai amanat penataan tenaga honorer dalam UU ASN.
-
Pengalokasian anggaran APBN dan transfer ke daerah, Aliansi meminta pemerintah dan DPR RI mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pengangkatan dan kesejahteraan PPPK.
(Empat poin lainnya mencakup percepatan penerbitan NIP, jaminan keberlanjutan kontrak kerja, peningkatan kesejahteraan dan gaji yang layak, serta kepastian hukum bagi honorer database BKN).
"Lega, Surat Sudah Diambil Bapak Presiden"
Faisol Mahardika tak kuasa menahan haru setelah surat itu berhasil diserahkan. "Alhamdulillah, Ya Allah. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah sudah saya berikan surat aspirasi PPPK paruh waktu dan honorer database BKN kepada Presiden Prabowo. Semoga dibaca dan dieksekusi," tutur Faisol kepada JPNN.
Dia membagikan video dan foto saat dirinya berusaha menyerahkan surat kepada presiden yang tengah menyapa warga Bangkalan dari atas mobil RI 1. Faisol mengaku sudah bertekad untuk menyerahkan surat tersebut saat mengetahui Presiden Prabowo akan mengunjungi Bangkalan.
"Lega rasanya bisa menyerahkan suratnya dan diambil Bapak Presiden. Ini semata-mata ikhtiar saya untuk perjuangan nasib rekan-rekan R2 R3," ucapnya.
