Kenaikan UMR 2026 per Provinsi – Daftar Lengkap Upah Minimum Terbaru

⚠️ Kenaikan Terendah

• Papua Tengah – 0% (tidak mengalami kenaikan)

• Nusa Tenggara Barat – 2,72%

  Baca Juga

  Klaim Cair Rp2,4 Juta dari Program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita, Ini Faktanya

Variasi ini disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi daerah masing-masing, termasuk tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dasar Hukum yang Mengatur

Penetapan UMP 2026 seluruhnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Pengupahan, yang merupakan revisi dari PP Nomor 36 Tahun 2021.

Berdasarkan PP tersebut, penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan tiga variabel utama:

1. Inflasi daerah

2. Pertumbuhan ekonomi daerah

3. Nilai alfa (α) dengan rentang 0,5–0,9

   Baca Juga

   Modal Usaha Gratis Rp5 Juta dari Kemnaker 2026, Buruan Daftar! Simak Cara dan Syarat Lengkapnya

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan rentang alfa tersebut sebagai indeks yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Aturan bagi Pengusaha dan Perusahaan

Pemerintah provinsi juga mewanti-wanti agar para pengusaha tidak menggaji pekerja dan buruh lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.

Pemprov juga melarang pengurangan upah yang diberikan kepada buruh apabila jumlah upah yang dibayarkan sudah lebih tinggi dibanding UMP tahun ini maupun tahun depan.

Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan UMP, pemerintah daerah berwenang memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadwal dan Proses Penetapan

Penetapan UMP 2026 sempat mengalami sedikit penundaan dari jadwal awal.

Awalnya, pemerintah direncanakan akan mengumumkan formula kenaikan UMP pada 21 November 2025.

Namun, karena adanya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021, penetapan mundur ke Desember 2025.

Pada akhirnya, seluruh gubernur di Indonesia mewajibkan untuk mengumumkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

Hingga saat itu, tercatat 36 provinsi telah mengumumkan besaran UMP, sementara dua provinsi (Papua Pegunungan dan beberapa provinsi baru hasil pemekaran) masih dalam proses finalisasi.

UMR vs UMP: Perbedaan Istilah yang Perlu Dipahami

Perlu diketahui bahwa istilah UMR (Upah Minimum Regional) dan UMP (Upah Minimum Provinsi) pada dasarnya merujuk pada hal yang sama.

Perbedaan istilah ini muncul dari sejarah penggunaan: UMR lebih populer digunakan masyarakat, sementara secara resmi pemerintah menggunakan istilah UMP (tingkat provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) untuk wilayah yang lebih kecil.

Data yang disajikan dalam artikel ini adalah UMP tingkat provinsi, yang menjadi acuan upah minimum bagi pekerja di seluruh wilayah provinsi tersebut.

Untuk kabupaten/kota dengan kondisi ekonomi khusus, biasanya ditetapkan UMK yang bisa lebih tinggi dari UMP provinsinya.

Penutup dan Imbauan

Kenaikan UMP 2026 di berbagai provinsi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.

Masyarakat dan pekerja diimbau untuk:

1. Memastikan perusahaan tempat bekerja telah menerapkan UMP 2026 yang berlaku sesuai domisili perusahaan

2. Melaporkan ke Dinas Tenaga kerja setempat jika menemukan pelanggaran pembayaran upah di bawah ketentuan UMP

3. Tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya terkait besaran UMP di daerah masing-masing

4. Memantau informasi resmi melalui kanal Dinas Tenaga Kerja provinsi setempat atau Kementerian Ketenagakerjaan

Disclaimer: Seluruh data UMP 2026 dalam artikel ini merupakan hasil himpunan dari berbagai sumber berita terpercaya dan keputusan gubernur masing-masing daerah yang diumumkan pada Desember 2025. Besaran UMP dapat berbeda untuk wilayah kabupaten/kota tertentu (UMK). Untuk informasi paling akurat sesuai domisili perusahaan, disarankan untuk mengakses dokumen resmi Surat Keputusan Gubernur setempat.