Jakarta, Indonesia — Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 tidak hanya akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pencairan direncanakan berlangsung pada minggu pertama bulan puasa atau Ramadan 1447 Hijriah, sebagai upaya mendukung kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.
Pernyataan Resmi dari Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dalam berbagai pernyataannya kepada wartawan bahwa THR bagi ASN, TNI, dan Polri akan mulai disalurkan saat puasa baru berjalan beberapa hari.
Meski tanggal pastinya belum ditetapkan, Kemenkeu menargetkan agar dana tersebut sudah bisa dicairkan di pekan pertama Ramadan, atau sekitar akhir Februari 2026, mengingat Ramadan secara resmi dimulai pada 19 Februari 2026 di Indonesia.
Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh sejumlah media nasional yang mengutip Purbaya saat konferensi pers dan wawancara dengan awak media di Jakarta.
Anggaran Besar untuk THR Aparatur Negara
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, prajurit TNI, serta anggota Polri pada tahun 2026.
Anggaran ini meningkat sekitar 10,22 % dibandingkan tahun lalu, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung daya beli aparatur negara di momen mendekati Hari Raya.
Komponen THR yang akan dibayarkan umumnya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum/jabatan, dan tunjangan kinerja bagi penerima yang mendapatkan tunjangan kinerja.
Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja, pemerintah tetap memberikan tunjangan profesi atau tunjangan profesi dosen sesuai ketentuan.
Menjawab Soal Kapan THR Akan Diterima
Meski pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan secara rinci, kata “minggu pertama puasa” yang disebut oleh Menkeu Purbaya menjadi indikasi kuat bahwa THR akan tersedia sangat awal di bulan Ramadan.
Hal ini menjadi angin segar bagi aparatur negara dalam merencanakan kebutuhan hidup, khususnya menghadapi libur panjang dan tradisi mudik Lebaran.
Selama ini, kebijakan THR bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri telah menjadi bagian dari tradisi fiskal tahunan pemerintah untuk menopang konsumsi masyarakat dan membantu stabilitas ekonomi nasional selama periode Ramadan dan Idul Fitri.
