Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi," ujar Mira.
Uji coba ini akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga di berbagai wilayah.
"Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra, semua terwakili," imbuhnya.
Daftar Wilayah Uji Coba Digitalisasi Bansos 2026
Berikut adalah wilayah yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos:
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| Jawa Timur | Banyuwangi (pilot tahap 1) |
| DI Yogyakarta | Kabupaten Sleman |
| Kalimantan Timur | Kota Balikpapan |
| Bali | Kabupaten Buleleng |
| Lampung | Kota Metro |
| Jawa Tengah | Kabupaten Tegal |
| Sumatera Barat | Kota Padang |
| Jawa Tengah | Banyumas |
| Jawa Barat | Depok |
Catatan Penting:
Proyek percontohan digitalisasi bansos pada tahun 2026 diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi, dengan 78 persen lokasi berada di luar Pulau Jawa.
Penetapan ini menegaskan peran kunci pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshori Yusuf, mengungkapkan bahwa angka kesalahan penargetan penyaluran bansos di Indonesia masih sangat besar.
"Angka exclusion error cukup parah 70 persen.
Artinya, 70 persen orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.
Di sisi lain, inclusion error mencapai 40 persen, yaitu masyarakat yang seharusnya tidak layak justru menerima bantuan.
Digitalisasi diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini secara lebih cepat dan akurat.
Presiden direncanakan akan meninjau langsung uji coba digitalisasi bansos di wilayah Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026 untuk memastikan kesiapan dan efektivitas implementasi.
Infrastruktur Pendukung Digitalisasi
Untuk mendukung transformasi digital ini, pemerintah membangun ekosistem yang kokoh:
1. Identitas Kependudukan Digital (IKD)
IKD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerima bantuan.
Dengan IKD, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas secara mandiri, cepat, dan transparan.
Portal Perlinsos memanfaatkan data kependudukan Dukcapil agar proses penyaluran bansos lebih transparan.
2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
Kemkomdigi menghadirkan SPLP yang berfungsi sebagai penghubung interoperabilitas data antarinstansi pemerintah.
SPLP bekerja layaknya "jembatan digital" yang memungkinkan berbagai sistem pemerintahan saling bertukar data sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing, sehingga Portal Perlinsos dapat terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah seperti DTSEN, Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan.
3. Agen Perlinsos
Di setiap daerah, pemerintah menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu masyarakat yang menghadapi hambatan literasi digital atau belum memiliki smartphone.
Sebagai contoh, Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan 365 agen Perlinsos yang tersebar di seluruh wilayah kota.
