JAKARTA – Kabar yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus jabatan kepala desa di Indonesia tengah ramai beredar di media sosial, terutama Facebook.
Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Tim Cek Fakta Kompas.com memastikan bahwa narasi tersebut adalah hoaks atau informasi bohong yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan.
Tidak ada pernyataan atau kebijakan resmi dari pemerintah terkait wacana penghapusan jabatan kepala desa.
Beredar unggahan di sejumlah akun Facebook sepanjang September 2025 yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghapus jabatan kepala desa (kades) di seluruh Indonesia.
Dalam narasi yang disebarkan, tertulis kutipan yang mengatasnamakan Prabowo:
“PAK PRABOWO: Simpel saja, setujukah rakyat jika kades di hapus di negara Indonesia? Kades itu 91% tidak ada gunanya di Indonesia, banyak oknum oknum kades yang jadi koruptor dana desa, bansos dan PKH bantuan beras.”
Narasi ini bahkan disertai foto Presiden Prabowo untuk memperkuat klaim.
Namun, setelah ditelusuri, informasi ini ternyata tidak benar dan merupakan hoaks berulang yang pernah muncul pada April 2025.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), klaim tersebut masuk dalam kategori hoaks.
Dalam keterangan resminya, Komdigi menjelaskan bahwa foto Presiden Prabowo yang digunakan dalam unggahan hoaks tersebut sebenarnya diambil dari video TikTok yang diunggah pada 22 Maret 2024, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan tengah menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG).
Foto itu tidak ada kaitannya dengan isu penghapusan jabatan kepala desa.
Tim Cek Fakta Kompas.com juga melakukan verifikasi dan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti atau pernyataan resmi dari Presiden Prabowo terkait rencana penghapusan jabatan kepala desa.
Narasi ini hanya berulang kali disebarkan tanpa dasar yang jelas.
“Narasi Prabowo akan menghapus jabatan kades adalah hoaks yang sempat beredar pada April 2025 dan telah dibantah Tim Cek Fakta Kompas.com. Sampai saat ini, Prabowo tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang dibagikan oleh akun Facebook tersebut. Tidak ada bukti dia akan menghapus jabatan kades,” tulis Tim Cek Fakta Kompas.com dalam pemeriksaannya.
Hoaks semacam ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi yang beredar di media sosial sebelum menyebarkannya lebih lanjut.
***
