Komponen Penghasilan yang Dihitung
Besaran yang diterima bukan hanya "gaji pokok" semata.
Pemerintah merinci komponen perhitungan gaji ke-13 berdasarkan sumber anggaran sebagai berikut:
-
Untuk Instansi Pusat (APBN): Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan/Umum, serta Tunjangan Kinerja (Tukin) 100%.
-
Untuk Instansi Daerah (APBD): Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan/Umum, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maksimal 1 bulan (tergantung kemampuan fiskal daerah).
Catatan Penting: Sesuai Pasal 16 Ayat 2 PP 9/2026, gaji ke-13 ini tidak dikenakan potongan iuran (seperti iuran pensiun, BPJS, atau lainnya), sehingga uang yang dikirim adalah dalam kondisi utuh.
Jadwal Pencairan & Mekanisme Transfer
Untuk memastikan proses penyaluran berjalan efisien dan transparan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan PMK Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme baru.
-
Transfer Langsung ke Rekening Pribadi: Pemerintah mewajibkan pembayaran gaji ke-13 dilakukan melalui mekanisme Langsung (LS). Seluruh dana wajib ditransfer langsung ke rekening penerima (PNS, TNI, Polri, Pensiunan) tanpa perantara bendahara, kecuali ada kendala teknis mendesak pada sistem perbankan.
-
Sistem Digital (Anti-Potongan): Perhitungan dana wajib menggunakan aplikasi gaji berbasis web untuk menghindari kesalahan hitung manual. Jika ada potensi "pemotongan" di tingkat daerah, mekanisme transfer langsung ini meminimalisir hal tersebut.
Aturan Khusus: CPNS dan PPPK
Perlu diperhatikan juga bagi Anda yang berstatus CPNS atau PPPK.
Pemerintah memberikan regulasi khusus yang sedikit berbeda dengan PNS tetap:
-
CPNS (Calon PNS): Jika anggaran Anda bersumber dari APBN, Anda akan menerima 80% dari gaji pokok PNS golongan Anda, ditambah tunjangan umum dan tunjangan kinerja sesuai jabatan.
-
PPPK: Gaji ke-13 diberikan secara proporsional. Jika masa kerja Anda masih kurang dari satu tahun, perhitungannya disesuaikan. Namun, perlu diketahui bahwa PPPK yang masa kerjanya belum genap 1 bulan sebelum tanggal 1 Juni 2026 tidak berhak menerima gaji ke-13.
Anggaran & Kesiapan Pemerintah
Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp55 triliun khusus untuk penyaluran gaji ke-13 ini.
Dana tersebut diproyeksikan akan menjadi salah satu stimulus ekonomi utama yang menopang daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan kedua tahun 2026.
Dengan adanya payung hukum PP 9/2026 dan pelaksanaan teknis PMK 13/2026 yang mengatur transfer langsung ke rekening, masyarakat diimbau untuk mulai mengecek rekening masing-masing mulai awal Juni mendatang serta mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah.
