JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang.
APBN 2026 yang ditetapkan dengan defisit Rp689,2 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini akan difokuskan pada delapan agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera.
"Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN 2026 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif serta menampung berbagai aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat," ujar perwakilan pemerintah dalam rapat paripurna.
Postur APBN 2026
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pendapatan negara pada APBN 2026 dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun.
Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp692,9 triliun.
Pemerintah dan DPR juga menyetujui asumsi dasar ekonomi makro 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
8 Agenda Prioritas APBN 2026
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan bahwa APBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas utama:
1. Ketahanan Pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dengan fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, melalui pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah.
2. Ketahanan Energi untuk kedaulatan bangsa dengan peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul yang ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.
Program ini sekaligus memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.
4. Pendidikan Bermutu untuk SDM berdaya saing global dengan alokasi anggaran Rp769,1 triliun, terbesar sepanjang sejarah belanja pendidikan.
Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja.
5. Kesehatan Berkualitas yang adil dan merata untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Pembangunan Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP) yang telah terbentuk 80 ribu unit untuk mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, pupuk, dan layanan keuangan di pedesaan.
7. Pertahanan Semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa dengan memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit.
8. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global melalui peran Danantara untuk memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dalam APBN 2026, yakni sebesar Rp335 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran ini akan difokuskan untuk intervensi gizi hingga digitalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta, kami sedang melakukan percepatan-percepatan di mana ada 19 ribu (mitra SPPG) yang tinggal kami lihat kelayakan-kelayakannya," kata Dadan.
Intervensi gizi akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD, dan seluruh siswa mulai dari PAUD hingga SMA dengan besaran anggaran sekitar 75% dari total Rp335 triliun.
Hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 SPPG yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat.
"Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi," kata Presiden Prabowo.
Anggaran Pendidikan dan Tunjangan Guru
Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing melalui berbagai program antara lain gaji dan tunjangan guru, dosen, tenaga pendidik, pemberian beasiswa, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar, kuliah sekolah rakyat, sekolah unggul garuda, bantuan operasional sekolah serta bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan perguruan tinggi.
"Ini tahun pertama kita melakukan di 2025 dan realisasi sampai dengan Agustus kita lihat bahwa ini sudah 50% pencairan tahap 1, tahap 2, 33,3 triliun adalah sekitar 50% dari total TPG yang dialokasikan 66,9 triliun," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Mulai 2025, pemerintah melakukan penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN kepada rekening guru.
Hingga 31 Agustus 2025, tercatat sudah disalurkan senilai Rp33,3 triliun dari total alokasi mencapai Rp66,9 triliun.
"Jadi kita rasa bahwa untuk tahap 1, tahap 2 ini telah on track dan dengan demikian maka kita bisa lanjutkan terus ke depan sehingga para guru kita dapat menerima tunjangan profesi gurunya langsung ke rekeningnya masing-masing sehingga tepat waktu, tepat jumlah dan juga nanti bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan guru," tambah Suahasil.
Program Prioritas Lainnya
Selain MBG dan pendidikan, pemerintah juga merealisasikan beberapa program prioritas lainnya:
Program Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 100 sekolah dan 9.780 siswa dengan realisasi anggaran Rp788,7 miliar yang terdiri atas realisasi renovasi sentra pendidikan Rp700 miliar di Kementerian Pekerjaan Umum dan realisasi penyelenggaraan pendidikan Rp77,6 miliar di Kementerian Sosial.
Program Sekolah Unggul Garuda telah merealisasikan anggaran Rp8,7 miliar untuk membangun dan mempersiapkan lokasi.
Saat ini tiga lokasi telah siap di Bangka Belitung, NTT, dan Sulawesi Tenggara dengan pembangunan menuju AMDAL.
Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi Rp9,6 triliun melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Rp8,8 triliun untuk pendidikan serta di Kementerian Agama dan Kementerian PUPR.
Dengan pengesahan APBN 2026 ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain tingkat pengangguran 4,4–4,9%, tingkat kemiskinan 6,5–7,5%, kemiskinan ekstrem 0–0,5%, dan rasio Gini 0,377–0,380.
"APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi," pungkas Presiden Prabowo.
***
