Berita

DPR Sahkan APBN 2026, Pemerintah Fokus pada 8 Agenda Prioritas dengan Anggaran Pendidikan Rp769,1 Triliun dan MBG Rp335 Triliun

Diperbarui 0 5 mnt baca 941 kata 3 halaman
DPR Sahkan APBN 2026, Pemerintah Fokus pada 8 Agenda Prioritas dengan Anggaran Pendidikan Rp769,1 Triliun dan MBG Rp335 Triliun

"Ini tahun pertama kita melakukan di 2025 dan realisasi sampai dengan Agustus kita lihat bahwa ini sudah 50% pencairan tahap 1, tahap 2, 33,3 triliun adalah sekitar 50% dari total TPG yang dialokasikan 66,9 triliun," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Mulai 2025, pemerintah melakukan penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) langsung dari APBN kepada rekening guru.

Hingga 31 Agustus 2025, tercatat sudah disalurkan senilai Rp33,3 triliun dari total alokasi mencapai Rp66,9 triliun.

"Jadi kita rasa bahwa untuk tahap 1, tahap 2 ini telah on track dan dengan demikian maka kita bisa lanjutkan terus ke depan sehingga para guru kita dapat menerima tunjangan profesi gurunya langsung ke rekeningnya masing-masing sehingga tepat waktu, tepat jumlah dan juga nanti bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan guru," tambah Suahasil.

Program Prioritas Lainnya

Selain MBG dan pendidikan, pemerintah juga merealisasikan beberapa program prioritas lainnya:

Program Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan 100 sekolah dan 9.780 siswa dengan realisasi anggaran Rp788,7 miliar yang terdiri atas realisasi renovasi sentra pendidikan Rp700 miliar di Kementerian Pekerjaan Umum dan realisasi penyelenggaraan pendidikan Rp77,6 miliar di Kementerian Sosial.

Program Sekolah Unggul Garuda telah merealisasikan anggaran Rp8,7 miliar untuk membangun dan mempersiapkan lokasi.

Saat ini tiga lokasi telah siap di Bangka Belitung, NTT, dan Sulawesi Tenggara dengan pembangunan menuju AMDAL.

Program Revitalisasi Sekolah telah terealisasi Rp9,6 triliun melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Rp8,8 triliun untuk pendidikan serta di Kementerian Agama dan Kementerian PUPR.

Dengan pengesahan APBN 2026 ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, antara lain tingkat pengangguran 4,4–4,9%, tingkat kemiskinan 6,5–7,5%, kemiskinan ekstrem 0–0,5%, dan rasio Gini 0,377–0,380.

"APBN sebagai katalis, peran Danantara dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi," pungkas Presiden Prabowo.

***

Berita Terkait