Pemerintah kembali memberikan kabar menggembirakan bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial.
Melalui penugasan kepada Perum Bulog, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan tambahan selama tiga bulan kepada 33,2 juta KPM, yang rencananya dimulai pada bulan Juli 2026.
Informasi ini disampaikan langsung melalui unggahan resmi akun Instagram Perum Bulog, yang menegaskan kesiapan BUMN pangan tersebut dalam melaksanakan penugasan strategis ini.
Program ini menjadi salah satu langkah kongkret pemerintah untuk menjaga akses pangan, memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional.
"Bulog siap laksanakan penugasan tambahan bantuan pangan selama 3 bulan. Pemerintah kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan program bantuan pangan selama 3 bulan kepada 33,2 juta keluarga yang akan dimulai pada bulan Juli 2026," demikian kutipan unggahan tersebut, sebagaimana diulas dalam channel Diari Bansos pada Senin (14/6/2026).
Bantuan Berupa Beras dan Minyak Goreng
Berdasarkan informasi yang terkonfirmasi, bantuan pangan yang akan disalurkan berupa barang, yaitu beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter per KPM.
Jumlah penerima sebanyak 33,2 juta KPM ini merupakan angka yang sama dengan penerima bantuan pangan yang saat ini sedang dicairkan pemerintah.
Penerima bantuan ini mencakup tiga kelompok besar, yaitu:
-
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
-
KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
-
KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra)
"Kalau melihat unggahan resmi dari Perum Bulog, insyaallah sebanyak 33,2 juta KPM ini sama dengan bantuan pangan yang saat ini masih terus disalurkan. Ini menjawab pertanyaan para KPM yang bertanya di kolom komentar," ujar narator channel Diari Bansos yang juga berprofesi sebagai pendamping sosial.
Penyaluran bantuan tambahan ini direncanakan untuk alokasi tiga bulan berturut-turut, yaitu Juli, Agustus, dan September 2026.
Saat ini, di berbagai daerah seperti di Kecamatan Moncar, penyaluran bantuan pangan untuk periode Februari-Maret 2026 masih berlangsung dengan komoditas serupa.
Batas Akhir Pencairan PKH dan BPNT Susulan: 30 Juni 2026
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan juga informasi penting terkait bantuan PKH dan BPNT tahap kedua.
Pemerintah masih terus melakukan pencairan susulan hingga saat ini, meskipun jumlah penerima yang cair tidak sebanyak beberapa waktu lalu.
Beberapa bank penyalur bahkan telah melaporkan proses penyaluran hingga gelombang kesembilan.
Informasi krusial yang harus diperhatikan oleh para KPM adalah batas akhir proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT susulan.
Berdasarkan informasi dari pihak bank penyalur, khususnya Bank BNI, batas akhir tersebut jatuh pada tanggal 30 Juni 2026.
Yang lebih penting lagi, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan peringatan tegas.
Apabila bantuan PKH atau BPNT sudah di-up (dikirim) ke rekening bansos oleh pihak bank, namun tidak ditransaksikan atau tidak dicairkan oleh KPM hingga batas akhir 30 Juni 2026, maka kepesertaan KPM tersebut untuk tahap berikutnya akan dinonaktifkan.
"Ini jadi warning yang harus diperhatikan betul oleh para KPM. Agar bantuannya di tahap berikutnya masih selamat, maka segera cairkan bantuan yang sudah di-up oleh bank. Manfaatkan dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan sesuai peruntukan program," tegas narator.
Verifikasi Komitmen PKH Triwulan Kedua, Jangan Sampai Terlewat
Selain masalah pencairan, para penerima PKH juga diingatkan tentang pentingnya verifikasi komitmen.
Bantuan PKH adalah bantuan bersyarat.
Syaratnya antara lain anak balita harus datang ke Posyandu, anak sekolah harus memiliki kehadiran minimal, ibu hamil memeriksakan kehamilan, serta lansia dan disabilitas berat harus memenuhi komitmen yang telah ditetapkan.
Bulan Juni 2026 merupakan batas akhir proses verifikasi komitmen untuk triwulan kedua periode April-Mei-Juni.
Apabila KPM tidak memenuhi komitmen tersebut, maka bantuan akan ditangguhkan.
Bantuan hanya akan cair bagi mereka yang komitmen, sementara yang tidak komitmen akan mengalami penundaan penyaluran.
"Verifikasi komitmen ini apabila tidak dilaksanakan, maka akan berefek ke proses penangguhan bantuan di tahap selanjutnya. Ayo bagi yang masih memenuhi kriteria, segera penuhi kewajiban tersebut," imbau pendamping sosial tersebut.
Klarifikasi Bantuan Penebalan Rp400.000: Masih Belum Jelas
Di akhir video, diberikan klarifikasi penting terkait isu yang beredar luas mengenai bantuan penebalan sebesar Rp400.000. Hingga saat ini, baik Kementerian Sosial RI maupun Pemerintah Pusat belum mengumumkan informasi yang resmi, rinci, dan jelas mengenai mekanisme bantuan tersebut.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi dari sumber yang tidak resmi. "Ketika pemerintah pusat masih belum mengumumkan, itu belum resmi dan belum bisa dibenarkan. Kami akan sampaikan faktanya jika memang benar ada, dan akan sampaikan klarifikasi jika ternyata hanya hoax," tutup narator.
Untuk itu, seluruh KPM diminta terus memantau informasi resmi dari channel-channel pemerintah dan pendamping sosial di lapangan, serta segera mencairkan bantuan yang sudah masuk rekening sebelum batas waktu yang ditentukan.
Salam PKH.
Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi dari channel YouTube Diari Bansos yang diunggah pada pertengahan Juni 2026.
Seluruh informasi yang bersifat jadwal (Juli, Agustus, September 2026 serta batas akhir 30 Juni 2026) disesuaikan dengan konteks waktu dalam video.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengacu pada pengumuman resmi dari kementerian/lembaga terkait.
