JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa, 6 Oktober 2026.
Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola data nasional, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mendorong keterhubungan sistem informasi antarinstansi pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah dan desa.
Undang-Undang Satu Data Indonesia diharapkan menjadi landasan hukum untuk membangun ekosistem data yang akurat, mutakhir, terpadu, aman, dan dapat dipertukarkan antarsistem secara terstandar.
Kebijakan ini juga diarahkan untuk mengurangi persoalan perbedaan data yang selama ini berpotensi memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan pemerintah.
Informasi pengesahan tersebut disampaikan melalui publikasi resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kementerian PPN/Bappenas.
Satu Data Indonesia untuk Memperkuat Kebijakan Pemerintah
Selama ini, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menghasilkan serta mengelola data sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Namun, perbedaan standar, format, kode referensi, dan mekanisme pembaruan data dapat menimbulkan ketidaksesuaian ketika data digunakan secara lintas instansi.
Kehadiran UU Satu Data Indonesia ditujukan untuk menjawab tantangan tersebut melalui tata kelola data yang lebih terintegrasi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, memandang pengesahan regulasi ini sebagai tonggak penting dalam penguatan kedaulatan data nasional.
Data tidak lagi sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik.
Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah diharapkan mampu menyusun program berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya, mengurangi tumpang tindih kegiatan, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Interoperabilitas Data Menjadi Salah Satu Kunci Utama
Salah satu substansi penting dalam UU Satu Data Indonesia adalah interoperabilitas data, yaitu kemampuan sistem informasi yang berbeda untuk saling terhubung, bertukar data, dan menggunakan informasi sesuai standar yang disepakati.
Interoperabilitas memungkinkan data dari berbagai instansi dimanfaatkan secara lebih konsisten tanpa mengharuskan seluruh basis data dikumpulkan secara fisik di satu tempat.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa produsen data tetap dapat berasal dari berbagai instansi, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pemerintah desa.
Hal yang disatukan adalah standar dan rujukan datanya.
Dengan demikian, penerapan Satu Data Indonesia bukan berarti semua data harus dikuasai atau dikelola langsung oleh satu instansi.
Setiap produsen data tetap memiliki peran dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta katalog data nasional menjadi bagian penting dalam mendukung keterhubungan tersebut.
Data Dasar Nasional Jadi Rujukan Pembangunan
UU Satu Data Indonesia juga mengatur Data Dasar Nasional (DDN) sebagai salah satu rujukan utama bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, penyaluran bantuan sosial, dan kebutuhan strategis nasional lainnya.
Keberadaan rujukan data yang konsisten diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Data yang berkualitas dapat mendukung penyusunan program yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Sebaliknya, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan program tidak tepat sasaran, anggaran kurang efektif, atau kelompok masyarakat yang membutuhkan justru tidak terjangkau pelayanan.
Karena itu, pembaruan data, pemeriksaan validitas, dan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Penyaluran Bansos Diharapkan Lebih Tepat Sasaran
Salah satu sektor yang berpotensi memperoleh manfaat dari penguatan tata kelola data adalah perlindungan sosial.
Penyaluran bantuan sosial membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, identitas penerima, serta kelayakan dan kebutuhan bantuan.
Ketidaksesuaian data dapat menimbulkan persoalan, mulai dari penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat hingga masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terakomodasi.
Melalui sistem data yang lebih terhubung, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan konsistensi informasi yang digunakan dalam proses perencanaan dan penyaluran bantuan sosial.
Meski demikian, pengesahan UU Satu Data Indonesia tidak otomatis menjamin seluruh persoalan bansos langsung selesai.
Ketepatan penyaluran tetap membutuhkan verifikasi lapangan, pembaruan data secara berkala, mekanisme pengaduan, dan koordinasi antara instansi yang berwenang.
Masyarakat juga tetap perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan koreksi apabila menemukan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pemerintah Daerah dan Desa Memiliki Peran Penting
Penerapan Satu Data Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Pemerintah daerah hingga pemerintah desa juga memiliki peran penting karena banyak informasi dasar mengenai kondisi masyarakat dan wilayah bersumber dari tingkat lokal.
Pemerintah desa, misalnya, berhadapan langsung dengan dinamika kependudukan, kondisi sosial ekonomi warga, kebutuhan pelayanan dasar, serta perkembangan pembangunan di wilayahnya.
Oleh karena itu, kualitas data yang dihimpun dan diperbarui di tingkat desa dapat berkontribusi terhadap kualitas data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa perlu memperhatikan sejumlah hal, antara lain:
-
Memastikan data administrasi tertib. Data penduduk, kondisi sosial ekonomi, sarana prasarana, dan informasi pembangunan perlu dikelola secara sistematis sesuai kewenangan.
-
Melakukan verifikasi dan pembaruan. Perubahan kondisi warga maupun wilayah perlu dicatat agar informasi yang digunakan tidak tertinggal dari keadaan sebenarnya.
-
Mengurangi perbedaan data antarbidang. Data yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan pelaporan perlu diperiksa konsistensinya.
-
Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Pengelolaan data perlu mengikuti standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh instansi pembina serta pihak yang berwenang.
-
Menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Informasi pribadi warga harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar yang sah.
Dengan langkah tersebut, pemerintah desa dapat berkontribusi dalam membangun sistem data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keamanan dan Pelindungan Data Turut Diperkuat
Selain integrasi data, keamanan dan pelindungan informasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Semakin banyak sistem yang terhubung, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan akses terhadap data dilakukan secara sah, terkontrol, dan sesuai kewenangan.
Regulasi ini mengatur penguatan tata kelola keamanan data, termasuk dukungan infrastruktur digital dan mekanisme pengamanan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan data nasional.
Dalam praktiknya, instansi pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan data disertai pengaturan hak akses, pengamanan sistem, pencatatan aktivitas, serta prosedur penanganan apabila terjadi insiden keamanan.
Pemanfaatan teknologi digital harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat.
Integrasi data tidak boleh menjadi alasan untuk membuka informasi pribadi secara sembarangan.
Pemanfaatan Teknologi Digital Harus Tetap Bertanggung Jawab
Penguatan Satu Data Indonesia juga membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas analisis dan pelayanan publik.
Data yang terstandar dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan, memantau perkembangan program, serta mengevaluasi hasil pembangunan.
Teknologi seperti kecerdasan artifisial dapat dimanfaatkan untuk mendukung analisis apabila tersedia data yang memadai dan berkualitas.
Namun, penggunaan teknologi tetap harus memperhatikan akurasi, transparansi, keamanan, dan potensi bias.
Hasil analisis berbasis teknologi tidak boleh diterima begitu saja tanpa pemeriksaan yang memadai, khususnya ketika berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan dasar.
Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan pemerintah tanpa mengabaikan keadilan dan kepentingan publik.
UU Satu Data Indonesia Terdiri atas 20 Bab dan 141 Pasal
Berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan pemerintah, UU Satu Data Indonesia terdiri atas 20 bab dan 141 pasal.
Pengaturannya mencakup berbagai unsur tata kelola, antara lain rencana induk Satu Data Indonesia, arsitektur Satu Data Indonesia, manajemen dan siklus data, peran pembina data, produsen data dan wali data, standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk, serta katalog data nasional.
Regulasi tersebut juga memperkuat landasan hukum bagi koordinasi pengelolaan data lintas sektor.
Sebelumnya, penyelenggaraan Satu Data Indonesia telah memiliki landasan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.
Dengan disahkannya undang-undang baru ini, penguatan tata kelola data nasional diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan transformasi digital.
Untuk penerapan teknis di masing-masing instansi, pemerintah tetap perlu memperhatikan ketentuan pelaksanaan, pembagian kewenangan, serta pedoman teknis yang berlaku.
Tantangan Implementasi Masih Perlu Diperhatikan
Meskipun pengesahan UU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting, keberhasilan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kesiapan organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan kedisiplinan dalam mengelola data.
Perbedaan kemampuan digital antardaerah menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan.
Tidak semua instansi memiliki infrastruktur, tenaga pengelola, dan sistem informasi dengan tingkat kesiapan yang sama.
Selain itu, kualitas data tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang digunakan, tetapi juga oleh proses pengumpulan, pemeriksaan, pembaruan, dan pengawasan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan standar nasional didukung dengan pembinaan yang memadai, terutama bagi instansi yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.
Partisipasi masyarakat juga penting.
Warga perlu memperoleh mekanisme yang jelas untuk menyampaikan koreksi atau melaporkan dugaan penyalahgunaan data, dengan tetap memperhatikan prosedur dan perlindungan informasi pribadi.
Penutup
Pengesahan UU Satu Data Indonesia pada 6 Oktober 2026 menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui interoperabilitas dan penggunaan standar yang seragam, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat ketepatan program perlindungan sosial.
Bagi pemerintah daerah dan desa, kebijakan ini menegaskan pentingnya data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Data yang dikelola dengan baik bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan fondasi bagi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Pada akhirnya, keberhasilan Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh komitmen setiap instansi untuk menjaga kualitas data serta memastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
