JAKARTA - Kepastian status dan kesejahteraan bagi ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) di daerah akhirnya menemui titik terang.
Pemerintah menyiapkan kebijakan besar untuk meningkatkan kepastian status dan pembiayaan bagi PPPK di daerah.
Mulai Januari 2027, seluruh PPPK paruh waktu di daerah direncanakan beralih status menjadi PPPK penuh waktu, dengan pembiayaan yang akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Kebijakan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Gabungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia, di Jakarta, Senin (14/9).
Dalam rapat yang membahas arah kebijakan fiskal dan penguatan kapasitas keuangan daerah tersebut, Menkeu menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan belanja pegawai dan operasional pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, sekaligus memberikan kepastian status kerja bagi tenaga PPPK di seluruh Indonesia.
"Jadi ada program di tahun depan, awal Januari 2027, semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Paruh Waktu di daerah akan menjadi PPPK Penuh Waktu, dan dibayar oleh Pemerintah Pusat," ujar Menkeu.
Pernyataan tersebut sontak menjadi angin segar bagi tenaga PPPK paruh waktu yang selama ini berada dalam ketidakpastian terkait status kepegawaian, jam kerja, hingga skema penggajian yang bervariasi antar daerah.
Mengakhiri Dualisme Status PPPK Paruh Waktu
Sebagaimana diketahui, keberadaan PPPK paruh waktu merupakan solusi transisi dari amanat penataan tenaga non-ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Skema ini dihadirkan untuk mengakomodasi tenaga honorer dan non-ASN yang telah lama mengabdi namun belum dapat terakomodasi dalam formasi penuh waktu karena keterbatasan anggaran daerah maupun formasi.
Selama ini, PPPK paruh waktu bekerja dengan jam kerja yang lebih fleksibel dan menerima upah yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Kondisi ini menimbulkan disparitas kesejahteraan yang cukup lebar antar daerah.
Ada daerah yang mampu memberikan penghasilan layak, namun tidak sedikit daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang hanya mampu memberikan imbalan di bawah standar.
Dengan peralihan status menjadi penuh waktu per Januari 2027, maka seluruh PPPK paruh waktu akan memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dengan PPPK penuh waktu lainnya, termasuk dalam hal gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan kepastian perpanjangan kontrak kerja.
Status mereka akan diakui penuh sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja pelayanan publik di daerah, karena para pegawai tidak lagi dibebani kekhawatiran akan status dan keberlanjutan pendapatannya.
Anggaran Rp31,1 Triliun Disiapkan, Bisa Bertambah
Untuk merealisasikan program ambisius ini, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan fiskal yang tidak kecil.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp31,1 triliun sebagai tahap awal untuk membiayai gaji PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi penuh waktu tersebut.
"Anggarannya sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih," ungkap Menkeu.
Angka tersebut, menurut Menkeu, merupakan perhitungan awal berdasarkan proyeksi jumlah PPPK paruh waktu yang terdata secara nasional dan standar komponen penghasilan PPPK penuh waktu.
Pemerintah membuka peluang penyesuaian anggaran lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan pembiayaan program di lapangan, termasuk hasil validasi dan verifikasi data akhir yang dilakukan bersama Kementerian PAN-RB, BKN, dan pemerintah daerah.
Sumber pembiayaan ini nantinya akan dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) atau melalui mekanisme belanja Kementerian/Lembaga yang dialokasikan khusus untuk pembayaran gaji ASN, sehingga tidak lagi membebani APBD.
Dengan skema ini, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan APBD-nya untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Kementerian PPN/Bappenas dalam rapat yang sama disebut akan turut mengawal agar kebijakan ini selaras dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan proyeksi kebutuhan ASN di daerah.
Sementara Bank Indonesia melihat kebijakan ini sebagai faktor positif untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas konsumsi rumah tangga di daerah, mengingat PPPK merupakan salah satu penopang ekonomi lokal.
Skema Bertahap Tiga Tahun untuk PPPK yang Digaji Daerah
Tidak hanya menyasar PPPK paruh waktu, pemerintah juga menyiapkan jalan keluar bagi persoalan klasik lainnya, yakni PPPK penuh waktu yang selama ini pembiayaannya masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Beban belanja pegawai yang tinggi seringkali membuat ruang fiskal daerah menjadi sempit.
Untuk itu, pemerintah menyiapkan skema peralihan pembiayaan secara bertahap.
"Untuk pegawai pemerintah daerah yang P3K dibayar oleh daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri yang dibayar oleh pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan," tegas Menkeu.
Artinya, dalam periode 2027 hingga 2029, PPPK yang saat ini berstatus sebagai pegawai pemda dan digaji dari APBD akan secara bertahap dialihkan menjadi pegawai yang pembiayaannya ditanggung APBN.
Proses ini akan dilakukan dengan seleksi administrasi dan pemenuhan kriteria tertentu, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal pusat dan kesiapan data kepegawaian.
Skema bertahap ini dinilai realistis untuk menjaga keberlanjutan fiskal APBN sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan sinkronisasi data, pemetaan kebutuhan formasi, dan penyesuaian regulasi teknis.
Bentuk Dukungan Fiskal Konkret Pusat ke Daerah
Kebijakan peralihan status dan pembiayaan PPPK ini menjadi salah satu bentuk konkret dukungan fiskal Pemerintah Pusat kepada daerah.
Hal ini sejalan dengan semangat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi aparatur di daerah.
Selama beberapa tahun terakhir, Komite IV DPD RI memang kerap menyuarakan keluhan dari daerah mengenai besarnya beban belanja pegawai, khususnya pasca pengangkatan besar-besaran PPPK.
Banyak kepala daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji PPPK tepat waktu karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat earmarked untuk penggajian belum sepenuhnya mencukupi.
Dengan diambil alihnya pembiayaan PPPK oleh pusat, maka DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah diharapkan bisa lebih optimal digunakan untuk belanja modal, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Anggota Komite IV DPD RI dalam rapat tersebut menyambut positif rencana tersebut dan meminta agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana yang jelas, termasuk mekanisme pengalihan data, skema penggajian, serta jaminan tidak ada pemberhentian sepihak bagi PPPK paruh waktu yang ada saat ini.
Dampak dan Harapan ke Depan
Jika terealisasi sesuai jadwal pada Januari 2027, kebijakan ini akan menjadi tonggak sejarah dalam penataan manajemen ASN di Indonesia.
Tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan, tetapi juga menciptakan sistem kepegawaian yang lebih berkeadilan dan terpusat.
Bagi tenaga PPPK di daerah-daerah seperti di wilayah timur Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, kebijakan ini memiliki arti yang sangat besar.
Kepastian dibayar oleh pemerintah pusat akan menghilangkan kecemasan akan keterlambatan gaji yang selama ini kerap terjadi akibat defisit APBD.
Namun demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti.
Pemerintah perlu memastikan validitas data PPPK paruh waktu melalui pendataan ulang yang akurat dan transparan untuk menghindari pembengkakan anggaran atau munculnya data fiktif.
Selain itu, perlu ada sosialisasi yang masif kepada pemerintah daerah dan kepada para PPPK itu sendiri mengenai mekanisme peralihan, hak dan kewajiban baru, serta sistem evaluasi kinerja sebagai PPPK penuh waktu.
Regulasi turunan berupa Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri PAN-RB diperkirakan akan terbit pada kuartal IV tahun 2026 sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan per 1 Januari 2027.
Dengan alokasi Rp31,1 triliun dan komitmen pengambilalihan bertahap selama tiga tahun, pemerintah menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian di daerah secara tuntas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
