PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan, Download PDF Lengkap
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
Pemberdayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta bentuk fasilitasi lainnya sesuai ketentuan.
5. Pengelolaan Keuangan Organisasi
Organisasi kemasyarakatan wajib mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap organisasi.
6. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
Pengawasan bertujuan memastikan kegiatan organisasi berjalan sesuai tujuan, kewajiban, dan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Sanksi Administratif
PP Nomor 58 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang melanggar kewajiban maupun larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah atau pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif sesuai ketentuan yang berlaku.
Pentingnya PP Nomor 58 Tahun 2016 bagi Pemerintah Desa
Meskipun pengaturan organisasi kemasyarakatan berada dalam lingkup pemerintahan secara lebih luas, PP Nomor 58 Tahun 2016 juga relevan untuk dipahami oleh pemerintah desa.
Dalam kehidupan masyarakat desa, terdapat berbagai organisasi dan kelompok kemasyarakatan yang berperan dalam kegiatan sosial, pemberdayaan, pembangunan, kepemudaan, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Dengan memahami ketentuan mengenai organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa dapat lebih memahami pentingnya tertib administrasi organisasi, kejelasan kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua lembaga atau kelompok yang ada di desa otomatis termasuk kategori Ormas. Status dan pengaturannya perlu dilihat berdasarkan bentuk, dasar pembentukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apakah PP Nomor 58 Tahun 2016 Masih Berlaku?
Berdasarkan informasi status peraturan pada JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PP Nomor 58 Tahun 2016 tercatat masih berstatus berlaku.
Namun, terdapat perkembangan hukum yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
Dengan demikian, penerapan PP Nomor 58 Tahun 2016 perlu memperhatikan perubahan ketentuan dalam UU Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Ketentuan pelaksanaannya tetap digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih baru.
Download PP Nomor 58 Tahun 2016 PDF
Bagi masyarakat, perangkat desa, pengurus organisasi kemasyarakatan, maupun pihak yang membutuhkan dokumen peraturan ini, berikut tautan untuk mengunduh naskah lengkap PP Nomor 58 Tahun 2016.
Nama Dokumen: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016
Tentang: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tahun: 2016
Format: PDF
Sumber: JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Link Download PDF:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/27763/PP%20Nomor%2058%20Tahun%202016.pdf
Silakan klik tautan tersebut untuk membuka atau mengunduh dokumen peraturan dalam format PDF.
Penutup
Vicky Potabuga
Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.
Reaksi Anda
Komentar
Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Berita Terkait