PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Organisasi Kemasyarakatan, Download PDF Lengkap

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan ini menjadi salah satu landasan hukum dalam mengatur tata cara pendirian, pendaftaran, pendataan, pembinaan, pemberdayaan, hingga pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia.

PP Nomor 58 Tahun 2016 diterbitkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan pengaturan organisasi kemasyarakatan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat umum, memahami peraturan ini sangat penting sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Mengenal PP Nomor 58 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 6 Desember 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958.

Secara umum, peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan, mulai dari pendirian organisasi, pendaftaran, kepengurusan, pemberdayaan, pengelolaan keuangan, hingga pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

Tujuan Diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2016

Penerbitan PP Nomor 58 Tahun 2016 bertujuan memberikan kepastian dan pedoman teknis terhadap pelaksanaan ketentuan dalam UU Organisasi Kemasyarakatan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam peraturan ini meliputi:

1. Memberikan pedoman mengenai pendirian dan pembentukan organisasi kemasyarakatan.

2. Mengatur tata cara pendaftaran dan pendataan organisasi kemasyarakatan.

3. Memberikan kejelasan mengenai struktur dan kepengurusan organisasi.

4. Mengatur pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

5. Mendorong pengelolaan organisasi yang tertib dan bertanggung jawab.

6. Mengatur pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan.

7. Memberikan pedoman mengenai penanganan pelanggaran dan sanksi administratif.

Pokok-Pokok Pengaturan PP Nomor 58 Tahun 2016

Berikut beberapa materi penting yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2016:

1. Pendirian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan atau Ormas merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan.

Ormas dapat didirikan oleh tiga orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan.

Ormas dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

2. Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk:

• Perkumpulan.

• Yayasan.

Sementara itu, organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum dapat mempunyai struktur kepengurusan berjenjang maupun tidak berjenjang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

3. Pendaftaran dan Pendataan Ormas

PP Nomor 58 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme pendaftaran dan pendataan organisasi kemasyarakatan.

Ketentuan ini menjadi pedoman dalam pencatatan keberadaan organisasi, identitas organisasi, susunan kepengurusan, serta informasi lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendataan organisasi kemasyarakatan penting untuk mendukung tertib administrasi serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

4. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan