Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa, Ini Aturan Lengkap yang Perlu Diketahui Pemerintah Desa
Pemerintah desa perlu memahami ketentuan mengenai kerja sama desa sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa
Salah satu hal penting yang diatur dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 adalah pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa atau BKAD.
BKAD dibentuk berdasarkan kebutuhan desa melalui Musyawarah Desa.
Lembaga ini bertugas membantu mengelola pelaksanaan kerja sama antar desa, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil kerja sama.
Unsur keanggotaan BKAD dapat berasal dari:
-
Pemerintah desa.
-
Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
-
Lembaga kemasyarakatan desa.
-
Tokoh masyarakat.
Pembentukan dan pengaturan organisasi BKAD ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama desa.
Bagaimana Tahapan Kerja Sama Antar Desa?
Pemerintah desa tidak dapat melakukan kerja sama secara sembarangan. Terdapat tahapan yang perlu dilaksanakan agar kerja sama memiliki dasar dan kesepakatan yang jelas.
Secara umum, tahapan kerja sama antar desa meliputi:
1. Tahap Persiapan
Kepala desa melakukan inventarisasi bidang atau potensi desa yang akan dikerjasamakan. Selanjutnya, rencana tersebut disusun berdasarkan skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa.
2. Tahap Penawaran
Kepala desa menyampaikan penawaran kerja sama kepada kepala desa lainnya melalui surat resmi.
Surat penawaran memuat bidang kerja sama, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, serta ketentuan pelaksanaannya.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
Apabila penawaran disepakati, pemerintah desa menyusun rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Rancangan tersebut dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan, sesuai ketentuan, kepada bupati/wali kota melalui camat untuk memperoleh masukan.
4. Penandatanganan Kesepakatan
Setelah melalui tahapan pembahasan dan konsultasi, Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
5. Pelaksanaan Kerja Sama
Masing-masing desa melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.
6. Pelaporan
Hasil pelaksanaan kerja sama dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat.
Apa Saja Isi Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama?
Dokumen kerja sama desa harus memuat sejumlah ketentuan penting agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Beberapa materi yang perlu dicantumkan antara lain:
-
Ruang lingkup kerja sama.
-
Bidang kerja sama.
-
Tata cara dan ketentuan pelaksanaan.
-
Jangka waktu kerja sama.
-
Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
-
Pendanaan.
-
Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan.
-
Penyelesaian perselisihan.
Kelengkapan dokumen tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Bagaimana Ketentuan Hasil Kerja Sama Desa?
Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 juga mengatur mengenai hasil pelaksanaan kerja sama desa.
Hasil kerja sama yang berbentuk uang merupakan pendapatan desa dan wajib dimasukkan ke dalam rekening kas desa sesuai ketentuan.
Sementara itu, hasil kerja sama yang berbentuk barang menjadi aset desa sesuai ketentuan pengelolaan aset desa.
Hasil kerja sama tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembiayaan Kerja Sama Desa
Pembiayaan kerja sama antar desa dapat bersumber dari APB Desa masing-masing sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pembiayaan kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
Vicky Potabuga
Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.
Reaksi Anda
Komentar
Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.
Berita Terkait