Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa, Ini Aturan Lengkap yang Perlu Diketahui Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu memahami ketentuan mengenai kerja sama desa sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kerja sama, baik dengan desa lainnya maupun dengan pihak ketiga, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum, mekanisme, serta pembagian tanggung jawab yang jelas.

Bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, regulasi ini penting untuk dipahami.

Apa Itu Permendagri Nomor 96 Tahun 2017?

Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pedoman mengenai tata cara kerja sama desa di bidang pemerintahan desa.

Peraturan ini ditetapkan pada 10 Oktober 2017 dan diundangkan pada 18 Oktober 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444.

Salah satu tujuan penerbitannya adalah menggantikan Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 masih tercatat berstatus berlaku.

Ruang Lingkup Kerja Sama Desa

Dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2017, kerja sama desa dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu:

1. Kerja Sama Antar Desa

Kerja sama antar desa merupakan kerja sama yang dilakukan oleh satu desa dengan desa lainnya untuk kepentingan bersama.

Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam satu wilayah kecamatan maupun antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh kegiatan kerja sama antar desa antara lain:

• Pengembangan usaha ekonomi bersama.

• Pengelolaan potensi dan sumber daya desa.

• Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

• Pembangunan sarana dan prasarana bersama.

• Kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

• Pemberdayaan masyarakat.

• Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan.

2. Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pemerintah desa juga dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun lembaga lainnya.

Kerja sama ini dapat berasal dari prakarsa pemerintah desa maupun prakarsa pihak ketiga.

Pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama melalui mekanisme yang ditentukan.

Bidang yang Dapat Dikerjasamakan Antar Desa

Pasal 9 Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 mengatur bidang dan potensi desa yang dapat dikerjasamakan.

Bidang tersebut meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kerja sama dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bidang dan potensi desa yang akan dikerjasamakan perlu dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa.

Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)