Solusi yang Sedang Disiapkan Pemerintah
Beberapa langkah yang disebut tengah dikaji pemerintah untuk memastikan seluruh PPPK menerima gaji tepat waktu antara lain:
- Penyesuaian alokasi anggaran pusat dan daerah, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
- Evaluasi kebutuhan formasi PPPK agar sesuai dengan kemampuan pembiayaan jangka panjang.
- Penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, dan pemerintah daerah.
- Optimalisasi transfer ke daerah dan skema pendanaan yang memungkinkan pembayaran gaji PPPK tetap terjamin.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap tidak ada keterlambatan pembayaran gaji maupun pengurangan hak-hak PPPK.
Gaji PPPK Tetap Menjadi Prioritas
Pemerintah menegaskan bahwa gaji PPPK merupakan hak pegawai yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Oleh karena itu, pembayaran gaji dan tunjangan PPPK akan menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Selain gaji pokok, PPPK juga berhak menerima berbagai komponen penghasilan sesuai regulasi yang berlaku, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi masing-masing.
Daerah Diminta Tidak Khawatir
Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah untuk tidak mengambil langkah sepihak yang dapat merugikan PPPK, termasuk penghentian kontrak karena alasan anggaran tanpa melalui mekanisme yang sesuai.
Sebaliknya, daerah didorong untuk menyampaikan kondisi fiskalnya secara terbuka kepada pemerintah pusat agar dapat dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan.
