Bungko News – Pemerintah Desa perlu mulai menyiapkan dokumen administrasi untuk pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2027, termasuk apabila dalam APB Desa nantinya terdapat alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa).

Salah satu dokumen yang penting disiapkan adalah Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2027.

Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: jangan langsung menggunakan angka, kriteria penerima, atau nomor regulasi BLT tahun sebelumnya sebagai ketentuan final untuk tahun 2027.

Regulasi Dana Desa ditetapkan dan dapat diperbarui setiap tahun.

Berdasarkan penelusuran JDIH Kementerian Keuangan, regulasi pengelolaan Dana Desa yang sudah tersedia pada 2026 antara lain PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Sementara JDIH Kementerian Desa PDT merupakan portal resmi untuk dokumentasi regulasi bidang desa.

Karena itu, format SK 2027 yang dibuat sebelum regulasi TA 2027 terbit sebaiknya diposisikan sebagai draft/template, kemudian diperbarui berdasarkan aturan resmi yang berlaku saat penetapan.

---

Apa Itu SK Penerima BLT Dana Desa?

SK Penerima BLT Dana Desa merupakan keputusan Kepala Desa yang digunakan untuk menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa.

SK tersebut menjadi bagian dari administrasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan program BLT Desa, mulai dari proses pendataan, verifikasi, musyawarah, penetapan penerima sampai dengan pelaksanaan penyaluran.

Secara sederhana, alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pendataan → Verifikasi → Musyawarah Desa → Penetapan KPM → SK Kepala Desa → Penyaluran → Pertanggungjawaban

Artinya, daftar penerima BLT tidak seharusnya dibuat hanya berdasarkan keputusan sepihak tanpa melalui proses administrasi dan mekanisme yang dipersyaratkan.

---

Apakah BLT Dana Desa Masih Ada Tahun 2027?

Pertanyaan ini cukup banyak dicari karena masyarakat dan perangkat desa mulai mempersiapkan APB Desa 2027.

Jawabannya perlu dibedakan antara program BLT secara kebijakan dan besaran/ketentuan teknisnya.

Untuk membuat SK BLT Desa 2027, Pemerintah Desa harus terlebih dahulu melihat regulasi Dana Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2027.

Dengan demikian, jangan menggunakan dokumen lama kemudian hanya mengganti tulisan "2026" menjadi "2027".

Yang harus diperiksa kembali antara lain:

• apakah BLT Desa tetap menjadi bagian dari penggunaan Dana Desa;
• siapa saja yang memenuhi kriteria KPM;
• berapa besaran bantuan;
• berapa bulan bantuan diberikan;
• mekanisme penetapan KPM;
• mekanisme penyaluran;
• ketentuan perubahan atau penggantian KPM;
• ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban.

---

Dasar Hukum SK BLT Dana Desa 2027

Bagian Mengingat merupakan salah satu bagian paling penting dalam SK Kepala Desa.

Untuk draft awal, dasar hukum dapat disusun dengan format seperti berikut:

1. Undang-Undang tentang Desa beserta perubahannya;
2. Peraturan Pemerintah yang mengatur Desa dan/atau Transfer ke Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2027;
5. Peraturan Menteri Desa PDT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2027;
6. Peraturan Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan Dana Desa atau BLT Desa, apabila ada;
7. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2027;
8. peraturan lain yang relevan.

Penting: nomor dan judul peraturan khusus TA 2027 harus diperbarui setelah regulasi resmi diterbitkan.

Jangan mencantumkan nomor peraturan 2027 yang belum benar-benar diterbitkan.

---

Syarat Penerima BLT Dana Desa 2027

Kriteria KPM harus mengikuti regulasi yang berlaku pada Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Desa sebaiknya melakukan proses:

1. Pendataan

Pemerintah Desa melakukan pendataan masyarakat yang berpotensi menjadi penerima sesuai kriteria program.

2. Verifikasi

Data yang diperoleh kemudian diverifikasi.

Hal yang perlu diperiksa antara lain:

• nama lengkap;
• NIK;
• nomor KK;
• alamat;
• kondisi sosial ekonomi;
• kondisi keluarga;
• status penerima bantuan;
• kesesuaian dengan kriteria BLT Desa.

3. Validasi

Data calon penerima harus dipastikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Musyawarah

Hasil pendataan dan verifikasi dibahas melalui mekanisme musyawarah yang ditentukan dalam regulasi.

5. Penetapan

Setelah daftar KPM disepakati sesuai mekanisme, Kepala Desa menetapkannya melalui Keputusan Kepala Desa.

---

Jangan Menetapkan KPM Hanya Berdasarkan Data Lama

Ini merupakan salah satu kesalahan yang perlu dihindari saat membuat SK BLT Desa 2027.

Data penerima tahun sebelumnya tidak otomatis menjadi penerima tahun 2027.

Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah.

Demikian pula kriteria program dapat mengalami perubahan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Desa sebaiknya melakukan pemutakhiran data sebelum membuat SK.

---

Isi SK Penerima BLT Desa 2027

Secara umum, SK dapat memuat:

Bagian kepala surat

Memuat:

• Pemerintah Kabupaten/Kota;
• Kecamatan;
• Pemerintah Desa.

Judul keputusan

Contohnya:

KEPUTUSAN KEPALA DESA [NAMA DESA]
NOMOR: [NOMOR SK]
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2027

Bagian Menimbang

Berisi alasan mengapa SK tersebut perlu ditetapkan.

Bagian Mengingat

Berisi dasar hukum.

Bagian Memperhatikan

Dapat memuat:

• berita acara musyawarah;
• hasil verifikasi;
• hasil validasi;
• daftar calon KPM;
• dokumen pendukung lainnya.

Bagian Memutuskan

Berisi keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM.

Lampiran

Lampiran berisi daftar penerima BLT Desa.

---

Contoh Diktum SK BLT Dana Desa 2027

Berikut format yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan.

KESATU:
Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2027 Desa [Nama Desa], Kecamatan [Nama Kecamatan], Kabupaten/Kota [Nama Kabupaten/Kota], sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:
Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima BLT Desa sesuai dengan besaran, periode, mekanisme, dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2027.

KETIGA:
Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Desa dan ketentuan teknis penyaluran yang berlaku.

KEEMPAT:
Apabila terdapat perubahan data, perubahan status penerima, ketidaksesuaian administrasi, atau kondisi lain yang menyebabkan penerima tidak lagi memenuhi persyaratan, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

KELIMA:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

---

Contoh Format Lampiran Daftar Penerima

Lampiran SK sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel agar mudah diperiksa dan digunakan dalam administrasi desa.

Jumlah KPM kemudian dicantumkan pada bagian bawah lampiran.

Catatan: untuk dokumen yang akan dipublikasikan di internet, NIK dan nomor KK sebaiknya tidak ditampilkan secara lengkap karena merupakan data pribadi.

---

Berapa Besaran BLT Dana Desa 2027?

Bagian ini harus diperhatikan dengan sangat hati-hati.

Jangan langsung menulis Rp300.000 per bulan sebagai nominal BLT 2027 tanpa dasar regulasi TA 2027.

Besaran bantuan harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, dalam draft SK sebelum regulasi final tersedia, bagian nominal lebih aman ditulis:

"sesuai besaran bantuan, periode, dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2027."

Setelah regulasi resmi diterbitkan, Pemerintah Desa tinggal memperbarui bagian tersebut.

---

Tahapan Penyusunan SK BLT Desa 2027

Agar administrasi lebih tertib, prosesnya dapat dilakukan melalui tahapan berikut.

Tahap 1 — Cek regulasi

Pastikan seluruh aturan TA 2027 telah tersedia dan relevan.

Tahap 2 — Cek APB Desa

Pastikan penggunaan Dana Desa untuk program yang bersangkutan telah sesuai dengan APB Desa dan ketentuan yang berlaku.

Tahap 3 — Pemutakhiran data

Lakukan pemutakhiran calon penerima.

Tahap 4 — Verifikasi dan validasi

Periksa identitas dan kondisi calon KPM.

Tahap 5 — Musyawarah

Laksanakan musyawarah sesuai ketentuan.

Tahap 6 — Buat berita acara

Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.

Tahap 7 — Susun SK

Daftar KPM dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Tahap 8 — Penandatanganan

SK ditandatangani oleh Kepala Desa sesuai tata naskah dinas.

Tahap 9 — Penyaluran

BLT disalurkan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Tahap 10 — Pertanggungjawaban

Seluruh penyaluran dan penggunaan anggaran didokumentasikan sesuai ketentuan.

---

Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan

Untuk menghindari administrasi yang kurang lengkap, Pemerintah Desa dapat menyiapkan satu berkas khusus BLT Desa.

Isinya dapat mencakup:

1. regulasi yang menjadi dasar;
2. data calon penerima;
3. hasil pemutakhiran data;
4. dokumen verifikasi;
5. dokumen validasi;
6. undangan musyawarah;
7. daftar hadir;
8. berita acara musyawarah;
9. daftar KPM;
10. SK Kepala Desa;
11. dokumen penyaluran;
12. bukti penerimaan;
13. laporan pertanggungjawaban;
14. dokumen perubahan KPM apabila terjadi perubahan.

---

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Membuat SK BLT

Beberapa kesalahan administratif yang perlu dihindari antara lain:

1. Tahun anggaran salah

Misalnya SK bertuliskan Tahun Anggaran 2026 tetapi digunakan untuk penetapan tahun 2027.

2. Dasar hukum belum diperbarui

Nomor regulasi lama masih dicantumkan tanpa memeriksa aturan terbaru.

3. Nominal bantuan langsung disalin

Nominal tahun sebelumnya langsung digunakan untuk 2027 tanpa mengecek regulasi.

4. Data NIK tidak sesuai

Nama penerima benar tetapi NIK atau nomor KK salah.

5. Daftar KPM tidak sesuai hasil musyawarah

Daftar yang dilampirkan pada SK harus sesuai dengan hasil penetapan.

6. Tidak ada berita acara

Berita acara menjadi dokumen penting untuk menjelaskan proses penetapan.

7. Data penerima tidak diperbarui

Penerima lama langsung digunakan kembali tanpa verifikasi.

---

Apakah SK Harus Dibuat Setiap Tahun?

Pada prinsip administrasi, apabila penetapan KPM dilakukan untuk Tahun Anggaran tertentu, SK perlu disesuaikan dengan tahun anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Karena kebijakan Dana Desa dapat berubah, SK BLT Desa 2027 sebaiknya tidak sekadar mengganti tahun pada SK 2026.

Dokumen harus disesuaikan dengan:

• dasar hukum;
• kriteria;
• besaran;
• periode;
• mekanisme;
• daftar KPM;
• ketentuan penyaluran;
• ketentuan pertanggungjawaban.

---

Download Format SK BLT Dana Desa 2027 Word

Bagi perangkat desa yang membutuhkan format siap edit, saya sudah menyiapkan dokumen Microsoft Word (.docx).

Dokumen tersebut berisi:

• draft SK Kepala Desa;
• bagian Menimbang;
• bagian Mengingat;
• bagian Memperhatikan;
• diktum keputusan;
• lampiran daftar KPM;
• format berita acara;
• checklist sebelum SK ditandatangani;
• ruang untuk menyesuaikan regulasi TA 2027.

---

Kesimpulan

Draft SK Penerima BLT Dana Desa Tahun 2027 sudah dapat dipersiapkan dari sekarang, tetapi jangan menjadikannya sebagai SK final sebelum seluruh regulasi TA 2027 yang relevan sudah diperiksa.

Bagian yang paling penting untuk diperbarui sebelum penandatanganan adalah dasar hukum, kriteria KPM, besaran bantuan, periode penyaluran, mekanisme penetapan, dan daftar penerima.

JDIH Kementerian Keuangan menyediakan dokumentasi regulasi terkait Dana Desa, sementara JDIH Kementerian Desa PDT menjadi salah satu rujukan resmi untuk regulasi bidang desa.

Intinya: jangan hanya mengganti angka tahun dari SK lama.

Buat ulang dan sesuaikan dengan regulasi TA 2027 agar SK memiliki dasar administrasi yang tepat.

FAQ

Apakah sudah ada SK BLT Dana Desa 2027 yang resmi?

Tidak ada satu format SK nasional yang otomatis berlaku untuk semua desa.

SK ditetapkan oleh Kepala Desa dan harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta ketentuan daerah.

Apakah nominal BLT Desa 2027 sudah pasti?

Nominal harus mengikuti regulasi Tahun Anggaran 2027.

Karena itu, nominal jangan dikunci dalam draft sebelum dasar hukumnya dipastikan.

Siapa yang menetapkan penerima BLT Desa?

Penetapan KPM dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, setelah melalui proses pendataan, verifikasi/validasi dan mekanisme musyawarah sesuai ketentuan.

Apakah penerima BLT 2026 otomatis menerima BLT 2027?

Tidak boleh diasumsikan demikian.

Data dan kelayakan penerima harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada 2027.

Apakah format SK bisa dibuat menggunakan Word?

Bisa.

Format Word memudahkan Pemerintah Desa mengganti nama desa, nomor SK, dasar hukum, tanggal, daftar KPM, dan bagian lain sesuai kebutuhan.

Apakah draft ini sudah bisa langsung ditandatangani?

Belum.

Draft harus diperiksa dan disesuaikan terlebih dahulu dengan regulasi Dana Desa TA 2027, aturan Kemendes/Kemenkeu yang berlaku, serta peraturan daerah setempat sebelum ditetapkan sebagai SK resmi.