BREAKING NEWS! Kado Presiden Prabowo untuk Guru, Tunjangan Sertifikasi dan Non-Sertifikasi Naik

Kabar baik bukan hanya untuk guru yang sudah sertifikasi.

Dalam aturan terbaru, guru ASN daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik tetapi memenuhi persyaratan kualifikasi minimal S-1/D-IV dapat memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp250 ribu per bulan.

Tambahan penghasilan tersebut juga diatur untuk disalurkan setiap bulan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap guru yang masih dalam proses menuju sertifikasi.

Ada juga Tunjangan Khusus Guru

Bagi guru yang bertugas di daerah khusus, pemerintah juga memberikan Tunjangan Khusus Guru (TKG).

Untuk guru non-ASN di wilayah dengan kondisi khusus, termasuk wilayah 3T, besaran TKG pada 2026 ditetapkan Rp2 juta per bulan.

Pemerintah menganggarkan sekitar Rp706 miliar untuk TKG tersebut dengan jumlah penerima sekitar 28.892 guru.

Sementara bagi guru ASN daerah yang bertugas di daerah khusus, ketentuan Tunjangan Khusus juga diatur dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 dengan besaran setara satu kali gaji pokok.

Jadi, apa "kado Presiden Prabowo" untuk guru?

Jika yang dimaksud dengan kado atau kabar gembira bagi guru adalah rangkaian kebijakan peningkatan kesejahteraan, memang terdapat sejumlah kebijakan nyata yang telah dijalankan pemerintah.

Beberapa poin pentingnya adalah:

• Guru non-ASN bersertifikat non-inpassing: TPG Rp2 juta per bulan.

• Guru non-ASN bersertifikat dan memiliki inpassing: TPG mengikuti gaji pokok sesuai SK inpassing.

• Guru non-ASN belum sertifikasi: insentif naik menjadi Rp400 ribu per bulan bagi yang memenuhi persyaratan.

• Guru ASN bersertifikat: TPG sebesar satu kali gaji pokok sesuai ketentuan.

• Guru ASN belum sertifikasi: tambahan penghasilan Rp250 ribu per bulan apabila memenuhi persyaratan.

• Guru yang bertugas di daerah khusus: tersedia Tunjangan Khusus Guru sesuai ketentuan.

• Penyaluran: pemerintah memperkuat mekanisme penyaluran langsung ke rekening guru setiap bulan.

Bukan berarti semua guru otomatis menerima nominal yang sama

Meski kabarnya menggembirakan, guru perlu memahami bahwa tidak semua guru otomatis mendapatkan tunjangan dengan nominal yang sama.

Besaran dan jenis tunjangan bergantung pada status kepegawaian, sertifikasi, inpassing, wilayah tugas, kualifikasi, serta terpenuhinya persyaratan administrasi.

Karena itu, guru sebaiknya memastikan data pribadi dan data sekolah telah diperbarui pada sistem yang digunakan pemerintah, serta memastikan seluruh persyaratan penerima tunjangan telah terpenuhi.

Pemerintah terus memperkuat kesejahteraan guru

Kemendikdasmen menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

Pada 2026, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan insentif, TPG, serta TKG.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan sertifikasi guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemendikdasmen mencatat ratusan ribu guru non-ASN telah mendapatkan akses untuk mengikuti PPG pada periode 2024–2025.

Kesimpulan

Kabar baik bagi guru memang nyata. Pada 2026 pemerintah telah menaikkan sejumlah tunjangan dan insentif guru serta memperbaiki mekanisme penyalurannya.