Pertama, melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Masyarakat cukup memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP.
Kedua, melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di smartphone.
Aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat mengusulkan diri atau orang lain sebagai calon penerima bantuan.
Ketiga, melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Warga dapat menanyakan langsung status data di DTKS atau DTSEN.
Keempat, melalui pendamping sosial atau petugas lapangan yang melakukan verifikasi secara berkala.
Imbauan untuk Masyarakat
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika merasa layak namun tidak terdaftar, masyarakat dapat mengajukan usulan melalui jalur resmi seperti musyawarah desa.
Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya pada informasi hoaks terkait bansos.
Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal pemerintah.
Kesimpulan
Penyaluran bansos 2026 mengalami perubahan signifikan dengan sistem yang lebih ketat dan berbasis data.
Tidak semua KPM akan menerima bantuan seperti sebelumnya.
Hanya masyarakat dalam kategori desil 1–4, terdaftar dalam DTSEN, dan memenuhi seluruh syarat yang berhak menerima bantuan.
Bagi masyarakat yang tidak lagi menerima bansos, penting untuk memahami penyebabnya dan segera memperbaiki data jika diperlukan.
Pemerintah memastikan bahwa sistem baru ini dirancang agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
