Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Regulasi yang disahkan pada 25 April 2024 ini membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk isu yang banyak dibahas yaitu status dan kedudukan perangkat desa di Indonesia.
UU Desa terbaru ini menjadi perhatian publik, khususnya bagi jutaan perangkat desa di seluruh Indonesia yang selama ini menunggu kepastian mengenai status hukum, kesejahteraan, serta posisi mereka dalam sistem pemerintahan.
Perubahan Penting dalam UU Desa Nomor 3 Tahun 2024
UU Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua dari UU Desa yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.
Regulasi ini mengatur sejumlah hal strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
Salah satu perubahan yang paling banyak disorot adalah masa jabatan kepala desa.
Dalam aturan terbaru, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun per periode dan dapat menjabat maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak.
Selain itu, UU ini juga menambahkan ketentuan mengenai pengelolaan desa yang berada di kawasan konservasi atau kawasan hutan produksi, yang berhak memperoleh dana konservasi atau dana rehabilitasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi desa sebagai aktor pembangunan sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola potensi lokal.
Status Perangkat Desa Masih Menjadi Perdebatan
Meski UU Desa terbaru membawa sejumlah perubahan signifikan, status kepegawaian perangkat desa masih menjadi isu yang terus diperbincangkan.
Dalam praktiknya, perangkat desa memiliki peran penting dalam pelayanan publik di tingkat desa, namun status mereka tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sejumlah kalangan berharap revisi UU Desa dapat memberikan kepastian hukum terkait status perangkat desa, termasuk kemungkinan pengangkatan menjadi ASN.
Namun hingga saat ini, pemerintah masih memisahkan kedudukan perangkat desa dari ASN.
Para ahli hukum pemerintahan juga menilai bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai status perangkat desa kemungkinan akan diatur melalui peraturan turunan atau kebijakan pemerintah lainnya, sehingga perlindungan hukum dan kesejahteraan perangkat desa dapat lebih jelas.
Dampak UU Desa Terbaru bagi Pemerintahan Desa
Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024, terdapat beberapa dampak penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
- Penguatan posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang lebih mandiri dalam pembangunan daerah.
- Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
- Penambahan regulasi terkait pengelolaan desa di kawasan konservasi atau hutan produksi.
- Dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi aparatur desa.
Banyak pihak berharap regulasi ini dapat memperkuat sistem pemerintahan desa sekaligus memperjelas kedudukan aparatur desa dalam struktur pemerintahan nasional.
Harapan Perangkat Desa ke Depan
Perangkat desa di berbagai daerah berharap pemerintah segera menindaklanjuti UU Desa terbaru dengan peraturan pelaksana yang lebih rinci, terutama terkait status, kesejahteraan, serta sistem karier perangkat desa.
Jika regulasi turunan tersebut segera diterbitkan, maka diharapkan tidak hanya meningkatkan kepastian hukum bagi perangkat desa, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
***
