7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi
Transformasi digital desa dipercepat dengan alokasi dana untuk penyediaan akses internet, pengembangan website resmi dengan domain desa.id, serta digitalisasi layanan publik.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi tata kelola desa sekaligus memberikan akses informasi yang lebih luas bagi pelaku UMKM desa.
8. Program Sektor Prioritas Lainnya sesuai Kebutuhan Desa
Desa diberikan fleksibilitas untuk mendanai kebutuhan mendesak yang bersifat lokal melalui musyawarah desa (Musdes).
Hal ini mencakup penanggulangan kerawanan sosial, promosi produk unggulan, hingga kegiatan pelestarian budaya dan olahraga yang dianggap mendesak bagi kemajuan masyarakat setempat.
Transparansi dan Aturan Operasional
Selain delapan prioritas tersebut, Permendesa 16/2025 juga mengatur penggunaan Dana Desa untuk operasional pemerintah desa maksimal sebesar 3 persen.
Dana ini dapat digunakan untuk koordinasi, penanggulangan masalah sosial, dan kegiatan protokoler.
Pemerintah juga secara tegas melarang penggunaan Dana Desa 2026 untuk beberapa hal, di antaranya:
- Pembayaran utang tahun sebelumnya.
- Perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota.
- Pembangunan kantor desa (kecuali rehabilitasi ringan maksimal Rp25 juta).
- Bantuan hukum untuk kepentingan pribadi perangkat desa.
Seluruh pemerintah desa diwajibkan mempublikasikan rencana penggunaan Dana Desa melalui baliho, papan informasi, atau sistem informasi desa agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
***
