Perluasan ini menyasar data bantuan sosial untuk dua program utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa uji coba tahap pertama sebelumnya telah berhasil dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Uji coba di Banyuwangi melibatkan 357.000 keluarga penerima manfaat dan menunjukkan hasil yang signifikan dalam menekan tingkat kesalahan data.
"Mulai Juni nanti, kita akan roll-out (uji coba Perlinsos Digital) di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi," ujar Mira.
Uji coba ini akan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga di berbagai wilayah. "Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra, semua terwakili," imbuhnya.
Daftar Wilayah Uji Coba Digitalisasi Bansos 2026
Berikut adalah wilayah yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos:
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| Jawa Timur | Banyuwangi (pilot tahap 1) |
| DI Yogyakarta | Kabupaten Sleman |
| Kalimantan Timur | Kota Balikpapan |
| Bali | Kabupaten Buleleng |
| Lampung | Kota Metro |
| Jawa Tengah | Kabupaten Tegal |
| Sumatera Barat | Kota Padang |
| Jawa Tengah | Banyumas |
| Jawa Barat | Depok |
Catatan Penting:
Proyek percontohan digitalisasi bansos pada tahun 2026 diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi, dengan 78 persen lokasi berada di luar Pulau Jawa.
Penetapan ini menegaskan peran kunci pemerintah daerah dalam memastikan keberhasilan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshori Yusuf, mengungkapkan bahwa angka kesalahan penargetan penyaluran bansos di Indonesia masih sangat besar. "Angka exclusion error cukup parah 70 persen. Artinya, 70 persen orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan," ujarnya.
Di sisi lain, inclusion error mencapai 40 persen, yaitu masyarakat yang seharusnya tidak layak justru menerima bantuan.
Digitalisasi diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini secara lebih cepat dan akurat.
Presiden direncanakan akan meninjau langsung uji coba digitalisasi bansos di wilayah Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026 untuk memastikan kesiapan dan efektivitas implementasi.
