Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 akan segera dicairkan.
Kebijakan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi jutaan pegawai negeri, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan yang menantikan tambahan penghasilan menjelang tahun ajaran baru sekolah.
Pemberian gaji ke-13 tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
Pemerintah menyebut kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian ASN sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pendidikan yang meningkat.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pencairan gaji ke-13 paling cepat dilakukan pada Juni 2026.
Namun, apabila terdapat kendala administrasi atau teknis di masing-masing instansi, pembayaran masih dimungkinkan dilakukan setelah bulan Juni.
Kebijakan gaji ke-13 juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga nasional.
Tambahan pendapatan yang diterima ASN diharapkan mampu membantu kebutuhan pendidikan anak, biaya sekolah, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Besaran gaji ke-13 tahun 2026 bervariasi tergantung jabatan, golongan, dan komponen penghasilan yang diterima ASN.
Untuk pejabat setingkat eselon, nominal yang diterima mencapai puluhan juta rupiah.
Berikut rincian nominal gaji ke-13 ASN berdasarkan jabatan eselon:
Eselon I: Rp24.886.200 hingga Rp28.446.200
Eselon II: Rp19.514.800 hingga Rp19.514.200
Eselon III: Rp13.842.300
Eselon IV: Rp10.612.900
Besaran tersebut mencerminkan perbedaan tanggung jawab dan tingkat jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Semakin tinggi posisi ASN, maka semakin besar pula komponen tunjangan dan gaji ke-13 yang diterima.
Selain pejabat struktural, pemerintah juga memberikan gaji ke-13 kepada PPPK, anggota TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan.
Untuk pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, nominal pembayaran disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.
Pegawai dengan latar pendidikan SD hingga SMP dan masa kerja di atas 20 tahun, misalnya, bisa menerima hingga Rp5 jutaan.
Sementara lulusan S1 dan S2 dengan masa kerja tinggi dapat memperoleh lebih dari Rp7 juta hingga Rp9 juta.
Pemerintah menegaskan bahwa pencairan gaji ke-13 dilakukan tanpa potongan iuran maupun potongan lainnya.
Bahkan, dalam beberapa skema tertentu, Pajak Penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah sehingga ASN dapat menerima pembayaran secara penuh.
Menteri terkait juga menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga ASN dan pensiunan, perputaran ekonomi di daerah diharapkan ikut terdongkrak.
Bagi ASN daerah, pencairan gaji ke-13 tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah masing-masing.
Meski demikian, pemerintah pusat meminta seluruh instansi mempercepat proses administrasi agar pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.
Tidak hanya ASN aktif, pensiunan juga masuk dalam daftar penerima gaji ke-13 tahun 2026.
Kebijakan ini dinilai penting untuk membantu kebutuhan hidup para pensiunan yang sebagian besar mengandalkan penghasilan bulanan tetap.
Sejumlah ekonom menilai pencairan gaji ke-13 memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Momentum pencairan yang berdekatan dengan tahun ajaran baru sekolah diperkirakan akan meningkatkan transaksi di sektor pendidikan, perdagangan, hingga UMKM.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap pencairan dilakukan tepat waktu tanpa kendala teknis seperti tahun-tahun sebelumnya.
ASN di berbagai daerah mulai menantikan pengumuman resmi dari instansi masing-masing terkait jadwal transfer gaji ke-13 ke rekening penerima.
Dengan adanya kepastian pencairan ini, ASN di seluruh Indonesia kini tinggal menunggu jadwal resmi pembayaran.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sekaligus menjaga produktivitas pelayanan publik sepanjang tahun 2026.
***
