Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi honorer di seluruh Indonesia karena memberikan kepastian status, kejelasan gaji, dan pengakuan resmi meski masa kontrak hanya berlaku satu tahun.
Format baru ini juga mencantumkan komponen gaji secara transparan dan menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap bekerja penuh waktu delapan jam sehari layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya.
Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 4 September 2025, akhirnya menjawab keresahan para honorer mengenai status kepegawaian mereka.
Dalam SE tersebut, BKN menetapkan format baku Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang wajib digunakan seluruh instansi pusat dan daerah.
Format ini memuat sejumlah poin krusial yang langsung disambut lega oleh kalangan honorer.
Pertama, pencantuman gaji atau upah secara jelas.
Dalam lampiran SK pengangkatan, terdapat kolom khusus yang memuat besaran gaji sesuai perjanjian kerja.
Gaji tersebut disesuaikan dengan honor yang selama ini diterima, kemampuan keuangan daerah, atau bahkan mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR).
Transparansi ini memberi kepastian finansial bagi para pegawai, setelah sekian lama bekerja tanpa jaminan penghasilan yang pasti.
Kedua, kejelasan status kepegawaian meski kontrak satu tahun.
Masa kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan hanya berlaku satu tahun, terhitung mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.
Meski demikian, BKN menegaskan bahwa setiap tahun instansi wajib melakukan evaluasi dan dapat mengusulkan perpanjangan kontrak sesuai kebutuhan formasi.
Bagi honorer, hal ini dianggap sebagai langkah nyata pemerintah memberikan pengakuan resmi, meskipun belum bersifat permanen.
Ketiga, PPPK Paruh Waktu diakui sebagai pegawai penuh waktu.
BKN meluruskan bahwa istilah "paruh waktu" sering menimbulkan salah kaprah.
Dalam kenyataannya, mereka tetap bekerja penuh delapan jam sehari, sama seperti ASN.
Perbedaan utama hanya terletak pada komponen penggajian dan durasi kontrak yang harus diperbarui setiap tahun.
Penjelasan ini membuat honorer merasa dihargai karena beban kerja mereka diakui setara dengan pegawai tetap.
Keempat, Nomor Induk Pegawai (NIP) resmi dan tercatat sebagai pegawai pemerintah.
Format SK pengangkatan ini mencantumkan NIP PPPK Paruh Waktu, jabatan, unit kerja, serta pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
NIP ini menjadi identitas resmi dan pegangan hukum bagi pegawai dalam menjalankan tugas, sekaligus memudahkan administrasi kepegawaian di masa depan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka penataan tenaga non-ASN.
Melalui skema PPPK Paruh Waktu, pemerintah berupaya memberikan solusi bagi honorer yang selama ini bekerja tanpa kejelasan status dan perlindungan hukum.
“Dengan terbitnya format ini, diharapkan seluruh instansi dapat segera menyelesaikan proses usul penetapan NIP sebelum batas akhir yang ditentukan,” tulis BKN dalam SE tersebut, yang juga memberikan relaksasi waktu pengisian dokumen hingga 22 September 2025.
Para honorer menyambut baik kebijakan ini.
Mereka merasa lega karena akhirnya ada kepastian hukum, pengakuan sebagai pegawai pemerintah, dan kejelasan mengenai hak-hak mereka, meskipun kontraknya masih bersifat tahunan.
Bagi mereka, ini adalah langkah maju yang sangat dinantikan setelah bertahun-tahun bekerja dengan status yang tidak menentu.
***
