Di sisi lain, isu efisiensi anggaran memang menjadi perhatian pemerintah pada 2026.
Tekanan ekonomi global dan peningkatan beban subsidi energi membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa hak ASN tetap menjadi perhatian utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga mengungkapkan bahwa gaji ke-13 ASN tetap dijadwalkan cair pada Juni 2026.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program tersebut meskipun terdapat penyesuaian fiskal di berbagai sektor.
Pencairan gaji ke-13 sendiri selama ini menjadi salah satu kebijakan rutin pemerintah yang mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Selain membantu kebutuhan pegawai negeri, kebijakan tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan konsumsi domestik yang menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia.
Ekonom menilai pencairan gaji ke-13 dapat memberikan efek positif terhadap sektor perdagangan dan jasa.
Ketika jutaan ASN dan pensiunan menerima tambahan penghasilan, daya beli masyarakat cenderung meningkat sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Tak hanya itu, pencairan gaji ke-13 juga dipandang sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dalam menjaga pelayanan publik serta stabilitas negara.
Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan aparatur tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Sementara itu, sejumlah kalangan ASN berharap pemerintah segera menerbitkan aturan resmi terkait pencairan gaji ke-13 agar memberikan kepastian kepada para penerima.
Kepastian regulasi dinilai penting karena banyak keluarga ASN yang sudah mulai menyusun perencanaan keuangan untuk kebutuhan pendidikan anak pada pertengahan tahun.
