Breaking

Selamat datang di Bungko News - Portal Berita Terkini

Bungko News Logo BungkoNews Portal Berita

Apa Saja Tugas Kepala Desa? Simak Aturan Terbaru UU Desa Tahun 2024

Berita Oleh Vicky Potabuga Senin, 14 September 2026 · 19:08 WIB 60 dibaca

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa Sesuai UU Desa Tahun 2024 Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingk...

Apa Saja Tugas Kepala Desa? Simak Aturan Terbaru UU Desa Tahun 2024
Apa Saja Tugas Kepala Desa? Simak Aturan Terbaru UU Desa Tahun 2024 — Secara pokok, Kepala Desa bertugas: Menyelenggarakan...
Bagikan:

UU Nomor 3 Tahun 2024 mengubah ketentuan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun, dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Perubahan ini merupakan salah satu substansi utama dalam perubahan UU Desa tahun 2024.

Tugas Kepala Desa Tidak Hanya di Kantor Desa

Dalam praktiknya, tugas Kepala Desa jauh lebih luas daripada sekadar menjalankan administrasi di kantor desa.

Kepala Desa harus mampu:

  • memimpin perangkat desa;

  • melayani masyarakat;

  • menyelesaikan persoalan masyarakat;

  • mengkoordinasikan pembangunan;

  • mengelola keuangan desa;

  • menjaga ketenteraman masyarakat;

  • membangun komunikasi dengan BPD;

  • berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan;

  • menjalin hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota;

  • mengembangkan potensi ekonomi desa;

  • mendorong pemberdayaan masyarakat; dan

  • memastikan program pemerintah berjalan di tingkat desa.

Karena itu, Kepala Desa memiliki posisi strategis sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus penggerak pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Perubahan Penting Setelah UU Desa Tahun 2024

UU Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya berkaitan dengan masa jabatan Kepala Desa.

Undang-undang tersebut juga melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Desa, termasuk aspek pemerintahan desa, pembangunan, keuangan desa, kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa, serta berbagai ketentuan lainnya.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini berlaku sejak 27 Maret 2026 dan antara lain mengatur penyelenggaraan pemerintahan Desa, keuangan dan aset Desa, pembangunan Desa, peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa, serta beberapa hal yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2024.

Artinya, untuk melihat pelaksanaan tugas Kepala Desa secara lebih teknis, masyarakat juga perlu memperhatikan peraturan pelaksana terbaru selain UU Desa.

Ringkasan Tugas Pokok Kepala Desa

Secara sederhana, tugas pokok Kepala Desa dapat dirangkum menjadi empat bidang utama:

Bidang Tugas Utama
Pemerintahan Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
Pembangunan Melaksanakan pembangunan Desa
Kemasyarakatan Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan
Pemberdayaan Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

Keempat bidang tersebut merupakan inti tugas Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.

Kesimpulan

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menggerakkan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, tugas pokok Kepala Desa berpusat pada empat hal utama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Desa harus mengedepankan kepentingan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perlu diperhatikan pula bahwa pelaksanaan teknis pemerintahan desa kini harus melihat perkembangan peraturan pelaksana terbaru, termasuk PP Nomor 16 Tahun 2026 yang telah menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa.

Bungko News

Vicky Potabuga

Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.

Reaksi Anda

Komentar

Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.

Berita Terkait

Menemukan kesalahan? Laporkan koreksi.