Skema Baru PBI JK 2026, Pemerintah Siapkan Perluasan hingga Desil 8, Begini Cara Cek Status dengan NIK

BUNGKO NEWS – Pemerintah menyiapkan perubahan skema pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) pada 2026. Dalam rancangan terbaru, cakupan pembiayaan direncanakan diperluas hingga masyarakat kelompok desil 8 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rencana tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama peserta BPJS Kesehatan yang selama ini mengandalkan bantuan pemerintah untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Melalui skema baru ini, pembiayaan PBI-JK direncanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa perluasan hingga desil 8 tersebut masih berupa rancangan dan simulasi. Artinya, belum semua masyarakat yang masuk kelompok desil 1 sampai 8 otomatis ditetapkan sebagai penerima PBI-JK.

Skema Baru PBI-JK 2026, Pembiayaan Dibagi Berdasarkan Desil

PBI-JK merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam program ini, iuran BPJS Kesehatan peserta dibayarkan oleh pemerintah sehingga penerima tidak perlu membayar iuran bulanan secara mandiri.

Pada 2026, pemerintah tengah membahas skema pembiayaan baru dengan melibatkan tiga tingkatan pemerintahan.

Berikut rancangan pembagian pembiayaan PBI-JK berdasarkan kelompok desil:

1. Desil 1–4: Iuran direncanakan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.

2. Desil 5–6: Pembiayaan direncanakan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota melalui APBD.

3. Desil 7–8: Pembiayaan direncanakan ditanggung pemerintah provinsi melalui APBD.

Pembagian tersebut diharapkan dapat memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus membagi tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berapa Anggaran yang Disiapkan untuk Skema Baru PBI-JK?

Dalam simulasi yang disampaikan Kementerian Sosial, perhitungan menggunakan asumsi iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan.

Berikut gambaran kebutuhan anggaran berdasarkan kelompok desil:

• Desil 1–4 mencakup sekitar 104,15 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp52,49 triliun per tahun.

• Desil 5–6 mencakup sekitar 46,06 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp23,22 triliun per tahun.

• Desil 7–8 mencakup sekitar 37,84 juta jiwa dengan kebutuhan anggaran Rp19,07 triliun per tahun.

Secara keseluruhan, simulasi tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 188,05 juta jiwa dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp94,78 triliun setiap tahun.

Komposisi pembiayaan diperkirakan berasal dari APBN sebesar 55 persen, pemerintah kabupaten/kota 25 persen, serta pemerintah provinsi 20 persen.

Namun, angka tersebut merupakan simulasi perencanaan, bukan berarti seluruh anggaran sudah ditetapkan atau seluruh kelompok desil tersebut sudah otomatis menjadi peserta PBI-JK.

Apa Itu Desil dalam DTSEN?

Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan menjadi 10 kategori atau desil.

• Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah.

• Desil 2 sampai 4 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan berikutnya.

• Desil 5 sampai 8 berada pada kelompok kesejahteraan menengah.

• Desil 9 sampai 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.

Penilaian desil mempertimbangkan berbagai indikator, seperti kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.