Bungko News – Pemerintah menyiapkan program kepemilikan rekening bank bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, langkah ini disiapkan untuk mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah di masa depan, salah satunya bantuan sosial.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan inklusi keuangan agar seluruh masyarakat terhubung dengan sistem keuangan formal.
"Ini disiapkan pemerintah saat warga berusia 17 tahun, karena akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Airlangga menegaskan, program ini tidak menyasar kelompok tertentu secara spesifik.
Pemerintah menargetkan seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun wajib memiliki rekening, baik di BRI maupun BSI.
Sasaran utamanya adalah masyarakat yang selama ini belum memiliki akses layanan perbankan atau kelompok unbanked.
"Targetnya keseluruhan ada 200 juta penduduk," kata Airlangga.
Meski target jumlah telah ditetapkan, pemerintah belum menentukan tenggat waktu pencapaian program tersebut.
Pembahasan lebih rinci masih akan dilakukan.
Untuk pelaksanaannya, pemerintah akan memanfaatkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil.
Pembuatan rekening akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan.
"Mekanismenya nanti dibuat secara digital melalui aplikasi yang disiapkan BRI dan BSI, basisnya dari NIK," jelasnya.
Saat ini, pemerintah masih berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk persiapan peluncuran.
"Kita sedang siapkan. Kapan di-launching, kita sedang koordinasi dengan BI, OJK, dan Mendagri," pungkasnya.
