Breaking

Selamat datang di Bungko News - Portal Berita Terkini

Bungko News Logo BungkoNews Portal Berita

Mendikdasmen Ungkap Masa Depan Guru 2027, PPPK Bisa Jadi PNS?

Berita Oleh Vicky Potabuga Senin, 2 November 2026 · 22:37 WIB 15 dibaca

ID – Masa depan karier dan kesejahteraan guru di Indonesia mulai mendapatkan arah yang lebih jelas Bagi guru yang selama ini masih berstatus honorer, PPPK paruh waktu, maupun PPPK penuh waktu, tahun 2027 menjadi periode penting yang patut dicermati

Mendikdasmen Ungkap Masa Depan Guru 2027, PPPK Bisa Jadi PNS?
Mendikdasmen Ungkap Masa Depan Guru 2027, PPPK Bisa Jadi PNS? — Bagaimana Nasib Guru Honorer atau Non-ASN?
Bagikan:

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah dalam menjaga keberlanjutan kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan dukungan terhadap kesejahteraan guru honorer.

Meski demikian, besaran honorarium yang diterima setiap guru dapat berbeda, bergantung pada ketentuan dan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

4. Guru Non-ASN Tetap Dapat Mengajar Setelah 31 Desember 2026

Kekhawatiran mengenai keberlanjutan tugas guru non-ASN setelah berakhirnya 2026 juga menjadi perhatian pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI pada Oktober 2026, Mendikdasmen menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN.

Dispensasi tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan sehingga guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugasnya setelah 31 Desember 2026.

Dengan demikian, penataan status kepegawaian tidak semata-mata berfokus pada pengangkatan menjadi ASN, tetapi juga memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah.

Hal ini penting karena masih terdapat kebutuhan guru di berbagai daerah yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik.

5. Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan untuk Gaji dan Tunjangan Guru

Penataan status guru juga berkaitan erat dengan anggaran pemerintah.

Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2027 mengalami peningkatan menjadi Rp89,10 triliun.

Angka tersebut meningkat Rp28 triliun dibandingkan pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun.

Dari tambahan anggaran tersebut, sekitar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Sementara itu, tambahan Rp5 triliun lainnya dialokasikan untuk mendukung Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa penataan guru menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan pada 2027.

Namun, realisasi pembayaran gaji dan tunjangan tetap mengikuti mekanisme anggaran serta ketentuan administrasi yang berlaku.

6. Kesejahteraan Guru Juga Didukung Berbagai Tunjangan

Selain penataan status kepegawaian, pemerintah juga melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan melalui berbagai tunjangan guru.

Berdasarkan keterangan resmi Kemendikdasmen, sepanjang semester I 2026 penyaluran sejumlah tunjangan guru telah mencapai:

  • Tunjangan Profesi Guru (TPG): Rp37,9 triliun untuk 1,68 juta guru.

  • Tunjangan Khusus Guru (TKG): Rp1,5 triliun untuk lebih dari 65 ribu guru.

  • Dana Tambahan Penghasilan (DTP): Rp25 miliar untuk lebih dari 25 ribu guru.

Penyaluran tunjangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak guru dapat diterima sesuai ketentuan.

Meski demikian, tidak semua guru otomatis menerima jenis tunjangan yang sama.

Penerimaan tunjangan tetap bergantung pada status kepegawaian, persyaratan administratif, kualifikasi, serta ketentuan program masing-masing.

7. Rekrutmen CPNS Guru Direncanakan Mulai 2027

Selain pengalihan status PPPK paruh waktu dan kesempatan bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi PNS, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen CPNS guru secara bertahap.

Kebijakan ini berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik nasional yang masih harus dipenuhi.

Dalam keterangan Kemendikdasmen pada Oktober 2026, kebutuhan guru disebut mencapai 464.856 orang.

Rekrutmen CPNS guru direncanakan dimulai pada 2027 dengan penugasan awal pada 2028.

Proses rekrutmen akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru di berbagai daerah, jenjang pendidikan, serta bidang mata pelajaran.

Bungko News

Vicky Potabuga

Penulis Bungko News. Telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.

Reaksi Anda

Komentar

Komentar akan dimoderasi sebelum ditampilkan. Dilarang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, atau hoaks.

Berita Terkait

Menemukan kesalahan? Laporkan koreksi.