komponen PKH

JAKARTA - Proses pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 periode Juli hingga September 2025 kini memasuki tahap baru berdasarkan update terbaru di akun Sistem Informasi Keluarga Sejahtera-Next Generation (SIKS-NG) Supervisor. Status yang sebelumnya menunjukkan "berhasil cek rekening" kini telah berubah menjadi "SI" (Standing Instruction), menjadi sinyal kuat bahwa proses pencairan sedang dipercepat oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan pantauan terbaru, sebagian besar rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terutama Bank Rakyat Indonesia (BRI), kini tercatat dengan status "belum SI" atau belum siap untuk instruksi pencairan. Kondisi ini menandakan bahwa dana bantuan tahap 3 belum bisa ditransfer secara resmi ke rekening penerima, namun prosesnya sudah semakin dekat dengan tahap akhir. "Jika status sudah masuk ke tahap ini, artinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Standing Instruction hanya tinggal menunggu finalisasi. Begitu SI terbit, pencairan bisa langsung dilakukan," ujar seorang supervisor SIKS-NG yang tidak mau disebutkan namanya. Salah satu perkembangan yang cukup menarik perhatian adalah munculnya nama Bank BRI sebagai bank penyalur yang lebih dulu ter-update di sistem. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa pencairan melalui BRI kemungkinan besar akan dilakukan lebih awal dibanding bank lain. "Bank yang lebih dulu ter-update di sistem berpotensi menyalurkan bantuan lebih cepat. Jadi penerima manfaat yang rekeningnya ada di BRI diharapkan untuk lebih aktif memantau," tambahnya. Potensi Bantuan Hingga Rp5,5 Juta Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkesempatan mendapatkan bantuan total hingga Rp 5.500.000, khususnya bagi keluarga yang baru memiliki KKS dan sebelumnya menerima bantuan melalui kantor pos. Total ini merupakan gabungan dari tahap 2 dan tahap 3 PKH serta komponen BPNT, dan nilai bantuan disesuaikan dengan jumlah serta kategori anggota keluarga. Sebagai ilustrasi, seorang KPM dengan komposisi dua lansia dan satu anak di bawah lima tahun dapat memperoleh: - Bantuan untuk lansia: Rp 2.400.000 (dua lansia x Rp 1.200.000) - Bantuan untuk anak di bawah lima tahun: Rp 1.800.000 (satu anak x Rp 1.800.000) Sementara untuk BPNT, KPM akan menerima Rp 600.000 per tahap, ditambah dengan penebalan Rp 400.000 untuk tahap 2. Dengan demikian, total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp 5.500.000 untuk gabungan tahap 2 dan 3. "Kalau komponennya berbeda lagi ya untuk PKH-nya, nominal yang didapatkan nanti ya berbeda-beda juga sesuai dengan komponen PKH-nya. Tapi kalau BPNT-nya itu sama, tahap 2 Rp 600.000, tahap 3 Rp 600.000 plus penebalannya," jelasnya. Aturan Baru: Batas Maksimal 5 Tahun Penerimaan PKH Kemensos juga telah menerbitkan aturan baru terkait penerimaan bansos PKH. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 40/3/HK.01/07/01/07/2025 tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan, disebutkan bahwa masa kepesertaan PKH dibatasi maksimal 5 tahun. "Yang dapat PKH itu dibatasi maksimal 5 tahun. Ini sesuai dengan wacana yang sebelumnya sudah diinformasikan, bahwasanya penerima bansos itu maksimal 5 tahun," ujar sumber tersebut. Aturan ini berlaku bagi semua penerima tanpa terkecuali, termasuk ketua kelompok. Bagi yang sudah menerima bansos selama 5 tahun lebih, terutama yang masih dalam usia produktif dan masih bisa bekerja, harus bersiap-siap karena bantuannya dapat dihentikan sewaktu-waktu. "Enggak usah marah-marah, enggak usah protes karena ini sudah ada aturan yang tertulis. Jadi enggak bisa protes kepada pendamping, protes terhadap kepada kepala desa atau siapapun. Seharusnya orang atau keluarga yang sudah dikasih bantuan maksimal 5 tahun itu seharusnya sudah bisa sedikit-sedikit untuk mandiri," tambahnya. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja. Mereka tetap dapat menerima bantuan atau dialihkan ke program pemberdayaan lainnya seperti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Nasional (PPSE) berupa modal usaha. KPM Peralihan POS ke KKS Bagi KPM yang sebelumnya menerima bansos melalui pos dan kini dialihkan ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), proses pencairan tahap kedua yang sempat tertunda akan digabungkan dengan tahap ketiga. Di sistem SIKS-NG, status penerima peralihan sudah muncul, lengkap dengan data rekening dan periode pencairan. "Bagi mereka yang sudah mendapat status 'cek rekening', dipastikan jadwal distribusi kartu KKS dan buku tabungan akan segera diumumkan. Sedangkan bagi yang belum mendapat undangan pembuatan KKS, diminta segera berkoordinasi dengan pendamping sosial di desa atau kelurahan masing-masing," jelasnya. Melihat pola pencairan tahap sebelumnya, jarak waktu antara update di SIKS-NG dengan realisasi pencairan tidaklah lama. Artinya, pencairan tahap ketiga untuk PKH dan BPNT bisa dipastikan tinggal menghitung hari. "Bantuan ini sangat dinanti oleh jutaan keluarga yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari bansos. Dengan perkembangan ini, publik berharap pemerintah benar-benar menepati komitmen menyalurkan bantuan sosial secara cepat, tepat, dan merata," tutupnya. ***

komponen PKH

Trending

Gaji Ketua dan Anggota BPD Tahun 2026, Berapa Besarannya? Ada Kenaikan?

100 Soal Tes Perangkat Desa Terbaru 2025 Beserta Kunci Jawaban Lengkap

150 Soal & Jawaban Tes Perangkat Desa 2026 Lengkap – Update UU No 3/2024 (Dijamin Lulus!)

Gaji Pensiunan PNS April 2026 Tidak Naik? Ini Penjelasan Resmi Taspen dan BKN

Resmi Rilis! Siskeudes V2.09 Tahun 2026, Ini Link Download dan Fitur Terbarunya

Berita Terbaru

Kode Redeem FF 7 April 2026 Bocor! Klaim Evo Gun Token Gratis Sekarang

Garena Bagi-Bagi 19 Kode Redeem FF 7 April 2026, Cek Hadiah Langka yang Bisa Kamu Dapat!

Buruan Klaim! Kode Redeem FF 7 April 2026 Berhadiah Skin M1887 & Bundle Premium

Kode Redeem FF April 2026: Cara Klaim & Daftar Hadiah Eksklusif

PPPK Aman! Kemendagri Tegaskan Anggaran dan Belanja Pegawai Tetap Terkendali

Bungko News

Berita Terbaru