formasi

JAKARTA – Kabar menggembirakan datang dari gedung Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VIII menegaskan komitmen penuh untuk menuntaskan penerbitan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) bagi guru madrasah pada tahun ini. Pernyataan ini disampaikan setelah ratusan guru madrasah swasta yang telah lulus seleksi dan mengantongi sertifikat kelulusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menunggu kepastian status pengangkatan mereka. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menjadi salah satu sosok paling vokal dalam menyuarakan dukungan ini. Ia menegaskan bahwa DPR tidak akan membiarkan para guru berjuang sendirian dan akan terus mendampingi hingga masalah ini tuntas. “Kami di sini akan mendampingi ibu dan bapak,” ucap Atalia Praratya, dikutip dari akun Instagram resmi DPR RI, Kamis, 13 November 2025. Ia menambahkan, masalah kelulusan dan penerbitan SK CPPPK sudah menumpuk sejak tahun lalu dan tidak boleh lagi terhambat oleh proses administratif yang berlarut-larut. Atalia pun secara tegas mendesak Kementerian Agama (Kemenag) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk memberikan perhatian penuh dan segera menyelesaikan persoalan ini. Masalah Kompleks, Libatkan Dua Kementerian Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Komisi VIII DPR, ternyata hambatan penerbitan SK CPPPK guru madrasah tidak hanya berada di satu kementerian. Temuan menunjukkan bahwa persoalan teknis passing grade (nilai ambang batas) dan formasi juga menjadi kewenangan KemenPAN-RB, sementara Kemenag mengurus kelulusan, pemetaan formasi, dan data guru madrasah. “Komisi VIII menemukan bahwa masalah ini bukan lagi sekadar teknis, tetapi sudah menyangkut kejelasan status hukum para tenaga pendidik. Di hadapan para guru yang hadir langsung membawa sertifikat kelulusan dari BKN, DPR menegaskan bahwa tahun ini harus menjadi batas akhir. Tidak boleh ada penundaan lagi,” tulis laporan dari Sewaktu.id. Untuk itu, DPR menyiapkan agenda lanjutan dengan menghadirkan kedua kementerian dalam satu forum untuk mencari solusi final dan memastikan tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan yang menghambat. Guru Madrasah Terus Perjuangkan Hak Sebelumnya, ratusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah telah mendatangi DPR RI untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka datang dengan membawa bukti kelulusan resmi dari BKN, namun hingga kini SK pengangkatan sebagai PPPK belum juga diterbitkan. Kondisi ini membuat para guru merasa terhambat dalam memperoleh kepastian status dan kesejahteraan, meskipun secara administrasi telah memenuhi syarat. Aksi advokasi mereka di Senayan akhirnya membuahkan hasil dengan pernyataan tegas dari DPR dan dukungan langsung dari Atalia Praratya. DPR Siapkan Langkah Konkret Atalia menilai, penyelesaian masalah ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ia berharap tekanan dan advokasi yang dilakukan DPR bisa mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. “Mudah-mudahan kita juga bisa mendesak kepada Kemenag untuk memberikan perhatian penuh,” tegas Atalia, seperti dikutip TentangGuru.com. DPR melalui Komisi VIII akan terus memantau perkembangan penyelesaian masalah ini dan memastikan bahwa komitmen untuk merampungkan SK CPPPK guru madrasah tahun ini benar-benar direalisasikan. Penutup Dengan adanya penegasan dari DPR RI dan dukungan penuh dari Atalia Praratya, para guru madrasah kini bisa lebih berharap bahwa perjuangan mereka segera membuahkan hasil. Semua pihak diminta untuk bekerja sama agar penyelesaian SK CPPPK tidak lagi molor dan guru madrasah bisa segera mendapatkan kepastian status yang adil dan layak. ***

formasi

Akhirnya Terbit Juga? SK CPPPK Guru Madrasah Dipastikan Rampung Tahun Ini

Gaji Terbaru PPPK Paruh Waktu di Sumatra Utara Tahun 2025 Sesuai Aturan Kemenpan-RB: Ini Rincian Lengkap Per Kabupaten/Kota

Kekhawatiran Status PPPK Berujung pada Krisis Guru dan Tenaga Kesehatan

Trending

Gaji Ketua dan Anggota BPD Tahun 2026, Berapa Besarannya? Ada Kenaikan?

100 Soal Tes Perangkat Desa Terbaru 2025 Beserta Kunci Jawaban Lengkap

150 Soal & Jawaban Tes Perangkat Desa 2026 Lengkap – Update UU No 3/2024 (Dijamin Lulus!)

Gaji Pensiunan PNS April 2026 Tidak Naik? Ini Penjelasan Resmi Taspen dan BKN

Resmi Rilis! Siskeudes V2.09 Tahun 2026, Ini Link Download dan Fitur Terbarunya

Berita Terbaru

Kode Redeem FF 7 April 2026 Bocor! Klaim Evo Gun Token Gratis Sekarang

Garena Bagi-Bagi 19 Kode Redeem FF 7 April 2026, Cek Hadiah Langka yang Bisa Kamu Dapat!

Buruan Klaim! Kode Redeem FF 7 April 2026 Berhadiah Skin M1887 & Bundle Premium

Kode Redeem FF April 2026: Cara Klaim & Daftar Hadiah Eksklusif

PPPK Aman! Kemendagri Tegaskan Anggaran dan Belanja Pegawai Tetap Terkendali

Bungko News

Berita Terbaru