Mulai Juni 2026, digitalisasi bansos akan dilakukan secara bertahap untuk program PKH dan BPNT di 42 kabupaten/kota di Indonesia.
Langkah ini diambil setelah pilot project di Banyuwangi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 dinilai sukses.
Tujuan dari uji coba digitalisasi ini adalah untuk memastikan pembaruan data penerima bansos secara terbaru dan tepat waktu. "Target akhirnya sederhana namun sangat penting: masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat. Sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria, sudah tidak dapat menerima bantuan," tegas Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi.
Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos Lewat HP
KPM tidak perlu lagi repot datang ke kantor desa untuk memastikan status penerimaan.
Cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri kapan saja melalui dua kanal resmi Kemensos.
Melalui Website Resmi cekbansos.kemensos.go.id
Cara ini paling simpel karena tidak perlu menginstal aplikasi tambahan.
Cukup buka browser di HP, kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id, lalu masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan kode captcha yang muncul.
Klik tombol "Cari Data" dan sistem akan langsung menampilkan status penerimaan bansos Anda.
Melalui Aplikasi Cek Bansos
Aplikasi ini dapat diunduh gratis dari Google Play Store (Android) maupun App Store (iOS).
Pastikan pengembangnya adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menghindari aplikasi palsu.
Selain untuk mengecek status, aplikasi Cek Bansos kini memiliki fitur tambahan yang memudahkan penerima memantau informasi bantuan secara mandiri.
Melalui fitur tersebut, masyarakat dapat melihat status bansos, periode penyaluran, dan nominal bantuan yang tercatat dalam sistem.
Keunggulan aplikasi ini adalah fitur notifikasi push yang akan memberitahu KPM secara otomatis jika ada pembaruan status pencairan atau perubahan data kepesertaan.
Sumber Informasi Valid Lainnya
Selain kedua kanal digital tersebut, KPM juga dapat memperoleh informasi valid melalui:
-
Posyandu atau kelurahan setempat: Petugas Pendamping PKH di desa atau kelurahan akan memberikan informasi terbaru dari Dinas Sosial.
-
Media resmi pemerintah daerah (Pemda) dan Dinas Sosial: Informasi di akun media sosial resmi biasanya lebih terverifikasi dibandingkan informasi dari grup WhatsApp atau media sosial tidak resmi.
