Sri Mulyani: Video ‘Guru Beban Negara’ Hoax, Hasil Deepfake dan Potongan Tidak Utuh

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah keras pernah menyebut guru sebagai “beban negara” dalam video yang viral di media sosial.

Pernyataan tersebut, menurutnya, merupakan hasil deepfake dan penyuntingan tidak utuh dari pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu.

Kementerian Keuangan pun memastikan video tersebut adalah hoaks dan meminta masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi yang beredar.

Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai “beban negara” ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga

RESMI! TASPEN Bocorkan 3 Komponen Tambahan Gaji Pensiunan 2025 yang Cair di Luar Gaji Pokok!

Video berdurasi pendek itu memancing reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan guru dan organisasi pendidikan.

Namun, melalui akun Instagram resminya, Sri Mulyani dengan tegas membantah telah mengucapkan kalimat tersebut.

“Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa Guru sebagai Beban Negara. Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu,” tulis Sri Mulyani.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, juga menegaskan hal serupa.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Peralihan Status, SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan November 2025

“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani sebenarnya sedang membahas tantangan keuangan negara dalam membiayai gaji dan tunjangan guru serta dosen.

Ia menyinggung keluhan masyarakat soal rendahnya penghargaan terhadap profesi guru karena gaji yang tidak besar.

“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” jelasnya, sebagaimana dikutip dari Tempo.

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar.

Pada RAPBN 2026, misalnya, anggaran untuk sektor pendidikan mencapai Rp757,8 triliun.