JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan kabar baik bagi masyarakat yang menantikan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
Beberapa instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah melaporkan usulan formasi kebutuhan pegawai meski pemerintah masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait jumlah alokasi akhir dan jadwal pasti pembukaan pendaftaran.
Rini Widyantini menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana kepegawaian lima tahunan, termasuk mengajukan usulan formasi CPNS.
Baca Juga: Gaji Pensiunan PNS Janda Duda Naik November 2025? Begini Rinciannya
Meski demikian, hingga kini belum semua instansi melaporkan kebutuhan mereka.
“Instansi pemerintah masing-masing kan harus mengalokasikan untuk CPNS kepegawaiannya, tentunya punya perencanaan kepegawaian 5 tahun. Mereka sudah harus hitung. Ini bukan dari Kemenpan, kalau Kemenpan kan hanya memberikan formasi,” jelas Rini saat ditemui di Kantor Perum Peruri, Jakarta, Rabu (10/9/2025), seperti dikutip Liputan6.com.
Baca Juga: MenPAN-RB dan DPR Sepakat: PPPK Ingin Jadi PNS? Harus Ikut Tes Dulu!
Ia menambahkan, ada beberapa instansi yang sudah menyampaikan usulan, namun tidak sedikit pula yang belum karena keterbatasan anggaran.
“Ada beberapa yang sudah menyampaikan, ada juga yang belum. Karena mereka juga ada keterbatasan anggaran, sebetulnya,” terang Rini.
Baca Juga: Resmi! Strategi CPNS 2026 Diubah Total, Purbaya Prioritaskan Lulusan STAN tapi Buka Kuota untuk SMA
Saat ini, kepastian pembukaan CPNS 2026 masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
Pasalnya, pengadaan CPNS melibatkan perhitungan kebutuhan yang matang serta pertimbangan anggaran negara.
“Kita lihat dulu, belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kan kita harus hitung lagi, karena ini kan per 5 tahunan (rencana pengadaannya),” ungkapnya.
Salah satu alasan pemerintah belum bisa memastikan jadwal CPNS 2026 adalah karena masih fokus menyelesaikan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sebelumnya menegaskan bahwa pengangkatan PPPK 2024 harus selesai paling lambat 1 Oktober 2025.
“Kita belum ada arahan (Presiden), karena kan kita masih menyelesaikan yang kemarin saja belum selesai, yang PPPK saja belum selesai, wah itu banyak sekali,” ucap Rini.
Ia mengungkapkan, proses PPPK 2024 melibatkan jumlah formasi terbanyak sepanjang sejarah, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian ekstra.
Redaksi 
