Pemerintah pusat dikabarkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Regulasi ini dinilai penting karena akan menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjalankan berbagai ketentuan baru dalam undang-undang tersebut.
Aturan turunan ini sangat dinantikan oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia, karena akan memperjelas sejumlah isu krusial seperti penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, kewenangan desa, mekanisme tata kelola pemerintahan desa, hingga hubungan koordinasi antara desa dan pemerintah daerah.
PP Turunan UU Desa Dinilai Mendesak
Sejumlah pihak menilai bahwa keberadaan peraturan pelaksana sangat penting agar implementasi UU Desa berjalan efektif di lapangan.
Hingga kini, berbagai ketentuan dalam undang-undang tersebut masih menunggu aturan teknis melalui Peraturan Pemerintah.
Beberapa legislator dan organisasi desa bahkan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa.
Aturan pelaksana diperlukan agar berbagai kebijakan baru dalam UU Desa dapat segera diimplementasikan secara seragam di seluruh daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan kejelasan regulasi untuk melakukan penyesuaian kebijakan daerah, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah maupun kebijakan pembinaan desa.
Siltap Perangkat Desa Jadi Sorotan
Salah satu poin penting yang diperkirakan akan diatur dalam PP turunan UU Desa adalah terkait penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa.
Dalam pembahasan regulasi tersebut, pemerintah berupaya memperjelas mekanisme penyaluran Siltap agar lebih terjamin dan tidak lagi menimbulkan perbedaan penerapan di berbagai daerah.
Bahkan muncul wacana agar sistem penyaluran dana, termasuk penghasilan tetap aparatur desa, memiliki skema yang lebih jelas dan transparan.
Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran strategis pemerintah desa dalam pembangunan nasional, sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Penguatan Kewenangan Desa
Selain soal Siltap, PP turunan UU Desa juga diharapkan memberikan penegasan terhadap kewenangan desa.
UU Nomor 3 Tahun 2024 sendiri dirancang untuk memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui aturan pelaksana yang lebih rinci, desa diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewenangan lokal berskala desa, pengelolaan keuangan desa, hingga pelaksanaan program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Pesan untuk Kepala Daerah
Seiring dengan rencana terbitnya PP turunan UU Desa, pemerintah daerah juga diingatkan untuk bersiap melakukan penyesuaian kebijakan dan regulasi di tingkat daerah.
Pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan desa.
Oleh karena itu, kepala daerah diharapkan segera menyesuaikan kebijakan daerah, termasuk peraturan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan desa, agar selaras dengan ketentuan terbaru dalam UU Desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa agar implementasi regulasi baru dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
Momentum Penguatan Pemerintahan Desa
Revisi UU Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa sejumlah perubahan penting, di antaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun serta berbagai penguatan terhadap sistem pemerintahan desa.
Karena itu, terbitnya PP turunan UU Desa diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa, serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.
Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan komprehensif, pemerintah berharap desa dapat semakin berperan sebagai motor penggerak pembangunan nasional dari tingkat paling bawah.
***
