Gaji dan tunjangan perangkat desa bersumber dari APBDes, terutama dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat ke desa.
Dalam struktur anggaran desa, persentase maksimal yang dapat dialokasikan untuk penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa adalah sebesar 30% dari total APBDes.
Sisanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan pemerintahan desa lainnya.
Dengan mekanisme ini, pemerintah memastikan bahwa gaji perangkat desa tidak mengambil porsi terlalu besar dari anggaran desa, sehingga masih cukup dana untuk program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih luas.
Kenaikan Gaji Perangkat Desa Tahun 2026
Pertanyaan yang sering diajukan masyarakat adalah apakah ada kenaikan gaji signifikan tahun 2026.
Baca Juga: Tuntas! Pemerintah Resmi Teken PP No. 8/2024, Gaji Pensiunan PNS 2025 Disahkan Naik
Berita baiknya, tahun 2026 menunjukkan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Peningkatan ADD ini memungkinkan pemerintah desa untuk menaikkan gaji dan honor perangkat desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun, perlu dipahami bahwa besaran kenaikan gaji tidaklah seragam di setiap desa atau kabupaten.
Kenaikan tersebut bergantung pada beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan basis pajak daerah, dan kebijakan prioritas pengeluaran pemerintah daerah.
Baca Juga: Ramai Isu THR Pensiunan PNS Cair Lebih Cepat, Taspen: Itu Hoaks!
Desa atau kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dan ADD yang meningkat signifikan akan mampu memberikan kenaikan gaji yang lebih besar.
Sebaliknya, daerah yang pertumbuhan ekonominya lebih lambat mungkin hanya memberikan kenaikan gaji yang minimal atau bahkan dalam beberapa kasus, gaji tetap.
Berdasarkan data dan laporan dari berbagai media berita daerah, mayoritas desa di Indonesia mengalami peningkatan gaji untuk perangkat desanya pada tahun 2026.
Kenaikan rata-rata berkisar antara 5% hingga 15%, tergantung kondisi finansial masing-masing desa dan kebijakan bupati atau walikota setempat.
Baca Juga: Terbaru! Daftar Gaji Pensiunan PNS 2025 Lengkap Semua Golongan, IV Paling Tinggi
Perubahan Signifikan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa beberapa perubahan substansial terkait kesejahteraan perangkat desa yang perlu diketahui:
Pertama, kepala desa kini memiliki masa jabatan yang lebih panjang, yaitu 8 tahun per periode, berbeda dengan sebelumnya yang 6 tahun.
Durasi yang lebih panjang ini memberikan stabilitas kepemimpinan dan perencanaan jangka panjang di tingkat desa.
Kedua, jaminan sosial kesehatan untuk perangkat desa diperkuat dan menjadi hak wajib, bukan sekadar fasilitas tambahan yang bersifat diskresioner.
Setiap perangkat desa dijamin untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai.
Ketiga, perlindungan jaminan ketenagakerjaan juga ditingkatkan.
Perangkat desa kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dalam hal hubungan kerja dan hak-hak ketenagakerjaan dasar.
Keempat, sebagai yang sudah disebutkan, pemberian tunjangan purnatugas atau pensiun satu kali di akhir masa jabatan menjadi komitmen baru pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi aparat desa setelah mengakhiri tugas mereka.
Pendapatan Tambahan dari Sumber Lain
Sementara artikel ini fokus pada gaji resmi dari APBDes, perlu diketahui bahwa total pendapatan kepala desa dan perangkat desa dapat jauh lebih besar jika memperhitungkan pendapatan dari sumber lain.
Redaksi 
