Di banyak daerah, khususnya di Jawa, kepala desa dan perangkat desa memiliki akses ke tanah bengkok desa. Hasil dari pengelolaan tanah bengkok ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi mereka.
Tanah bengkok diberikan sebagai bagian dari sistem penghargaan tradisional kepada aparat desa atas dedikasi mereka.
Selain itu, desa yang memiliki sumber pendapatan asli desa (PADes) yang kuat, seperti dari hasil pengelolaan aset desa, pariwisata desa, atau usaha ekonomi desa, sering kali memberikan insentif tambahan kepada perangkat desanya.
Desa-desa maju dengan manajemen keuangan yang baik sering kali mampu memberikan bonus atau honor tambahan di luar gaji dan tunjangan resmi.
Variasi Gaji Berdasarkan Kabupaten dan Kota
Mengingat kewenangan daerah yang cukup besar dalam mengatur gaji perangkat desa, ada variasi yang cukup signifikan antar kabupaten dan kota.
Baca Juga: Ramai Isu THR Pensiunan PNS Cair Lebih Cepat, Taspen: Itu Hoaks!
Beberapa daerah urban atau daerah yang memiliki ekonomi yang kuat memberikan gaji di atas standar minimal yang ditetapkan pemerintah pusat.
Untuk mengetahui besaran gaji spesifik di kabupaten atau kota Anda, informasi tersebut biasanya tertuang dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa.
Dokumen-dokumen ini dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerah atau diminta langsung ke kantor camat atau bapak kepala desa setempat.
Kesimpulan
Tahun 2026 menandai perkembangan positif dalam hal kesejahteraan perangkat desa di Indonesia.
Dengan adanya peningkatan Alokasi Dana Desa dan regulasi baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, gaji kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa diharapkan meningkat secara umum.
Besaran gaji minimal nasional telah ditetapkan dengan jelas, dan mayoritas desa siap menerapkan kenaikan gaji untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparat desanya.
Penting bagi kepala desa, sekretaris desa, dan seluruh perangkat desa untuk selalu update dengan kebijakan terbaru dari pemerintah daerah mereka dan memastikan bahwa penghasilan mereka telah sesuai dengan standar yang berlaku.
Demikian pula, masyarakat desa perlu memahami bahwa investasi dalam kesejahteraan aparat desa adalah investasi untuk kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang lebih baik ke depannya. ***
Redaksi 
