Terbit SE Terbaru! PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu Dilarang Live TikTok hingga YouTube Saat Jam Kerja

BUNGKO NEWS – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penggunaan media sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan tersebut secara khusus melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK Paruh Waktu melakukan siaran langsung atau live di media sosial untuk kepentingan pribadi selama jam kerja.

Kebijakan ini diterbitkan oleh Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

Informasi penerbitan surat edaran tersebut disampaikan Bupati Kapuas di Kuala Kapuas, Kamis (29/10/2026).

PNS dan PPPK Dilarang Live Media Sosial Saat Jam Kerja

Dalam ketentuan surat edaran tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dilarang melakukan siaran langsung melalui akun media sosial pribadi selama jam kerja.

Larangan tersebut mencakup berbagai platform digital yang banyak digunakan masyarakat, antara lain:

1. TikTok.

2. Instagram.

3. Facebook.

4. YouTube.

5. Platform media sosial lainnya.

Bupati Kapuas menegaskan bahwa waktu kerja ASN harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Artinya, aktivitas pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tidak boleh mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai aparatur pemerintah.

Media Sosial Tetap Boleh Digunakan untuk Kepentingan Dinas

Meskipun terdapat pembatasan, bukan berarti ASN dilarang sepenuhnya menggunakan media sosial selama jam kerja.

Penggunaan media sosial tetap diperbolehkan apabila berkaitan langsung dengan tugas kedinasan atau kegiatan resmi instansi pemerintah.

Sebagai contoh, ASN dapat menggunakan media sosial untuk:

• Menyampaikan informasi dan pengumuman resmi pemerintah.

• Melakukan publikasi kegiatan instansi.

• Menyebarluaskan informasi pelayanan masyarakat.

• Mendukung komunikasi dan dokumentasi kegiatan kedinasan.

Dengan demikian, batasan utama dalam aturan tersebut adalah penggunaan media sosial untuk kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan.

Bagaimana Jika ASN Melakukan Live di Luar Jam Kerja?

Surat edaran tersebut juga memberikan perhatian terhadap aktivitas siaran langsung yang dilakukan ASN di luar jam kerja.

Bupati Kapuas menegaskan bahwa ASN yang melakukan live setelah jam kerja tetap harus memperhatikan kode etik dan perilaku sebagai aparatur negara.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Tetap menjaga etika dan perilaku sebagai ASN.

2. Memperhatikan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

3. Tidak menggunakan seragam kedinasan saat melakukan siaran langsung.

4. Tidak menggunakan atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.

Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa status sebagai ASN melekat dengan tanggung jawab menjaga nama baik dan kehormatan institusi pemerintahan.

Dasar Hukum Larangan Live bagi PNS dan PPPK

Penerbitan surat edaran tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Mengatur kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban, serta profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Mengatur kewajiban, larangan, serta ketentuan disiplin bagi PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan.

3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2022

Mengatur kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi ASN.

Ketiga regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur kedisiplinan aparatur, termasuk penggunaan media sosial selama jam kerja.

Apakah Larangan Ini Berlaku untuk Seluruh ASN di Indonesia?

Hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa surat edaran yang diberitakan ini diterbitkan oleh Bupati Kapuas dan ditujukan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Dengan demikian, kebijakan tersebut merupakan pengaturan di lingkungan Pemkab Kapuas, bukan surat edaran baru yang secara otomatis berlaku seragam untuk seluruh ASN di Indonesia.

Namun, kewajiban ASN untuk menaati jam kerja, menjaga disiplin, melaksanakan tugas kedinasan, dan mempertahankan kode etik tetap memiliki dasar dalam peraturan nasional.

Pemerintah daerah lain dapat memiliki kebijakan atau pengaturan tersendiri sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesan bagi PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu

Terbitnya aturan ini menjadi pengingat bahwa profesi ASN bukan sekadar pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

PNS, PPPK penuh waktu, maupun PPPK Paruh Waktu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan teknologi dan media sosial seharusnya dapat mendukung pekerjaan pemerintahan, bukan justru mengurangi produktivitas dan menghambat pelayanan publik.

ASN tetap memiliki hak menggunakan media sosial sebagai bagian dari kehidupan pribadi, tetapi penggunaannya harus memperhatikan waktu kerja, etika, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kapuas menerbitkan surat edaran yang melarang PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu melakukan live di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, maupun platform lainnya untuk kepentingan pribadi selama jam kerja.

Penggunaan media sosial untuk kepentingan kedinasan tetap diperbolehkan. Sementara itu, aktivitas live di luar jam kerja harus tetap memperhatikan kode etik, norma sosial, serta tidak menggunakan seragam dan atribut kedinasan.

Masyarakat dan ASN perlu memahami bahwa aturan tersebut merupakan kebijakan Pemkab Kapuas, sehingga tidak tepat jika langsung dianggap sebagai larangan baru yang berlaku secara nasional.

FAQ: Pertanyaan Seputar Larangan Live ASN

1. Apakah PNS dilarang live TikTok saat jam kerja?

Ya. Dalam kebijakan Pemkab Kapuas, PNS dilarang melakukan live di media sosial pribadi untuk kepentingan pribadi selama jam kerja.

2. Apakah PPPK juga terkena aturan tersebut?

Ya. Aturan tersebut ditujukan kepada PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Kapuas.

3. Apakah ASN boleh menggunakan media sosial saat jam kerja?

Boleh, apabila penggunaannya berkaitan langsung dengan tugas kedinasan atau kegiatan resmi instansi.

4. Apakah ASN boleh live setelah pulang kerja?

Boleh dengan tetap memperhatikan kode etik, perilaku, norma agama, dan norma sosial serta tidak menggunakan seragam maupun atribut kedinasan.

5. Apakah aturan ini berlaku untuk seluruh ASN Indonesia?

Tidak otomatis. Surat edaran yang diberitakan merupakan kebijakan khusus Pemerintah Kabupaten Kapuas. Daerah lain dapat memiliki pengaturan masing-masing.