Bungko News – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sekitar 139 ribu kuota CPNS formasi guru sebagai tahap awal untuk menutup kekurangan guru secara nasional pada tahun 2027.
Kabar tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, usai menjadi pembicara kunci pada Puncak Anugerah Terpujilah Guru yang digelar di Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Foto dan pernyataan Nunuk dikutip dari ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban.
Kekurangan 464.856 Guru, Dibuka Bertahap 3 Tahun
Menurut Nunuk, saat ini Indonesia masih kekurangan sekitar 464.856 orang guru di berbagai daerah.
Pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun dengan skema 30 persen, 30 persen, dan 40 persen.
"Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen," kata Nunuk.
"Jadi nanti ya dihitung saja, dari 464 ribu itu 30 persennya berapa, itu yang akan dimulai untuk CPNS guru tahun ini," kata Nunuk dalam kegiatan Terpujilah Guru di Jakarta, Rabu (23/9/2026), dikutip dari Antara.
Dengan hitungan itu, sekitar 139 ribu formasi akan dibuka pada tahap pertama di tahun 2027.
Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Nunuk juga menyebut total proyeksi kebutuhan guru nasional bersama Kementerian Agama (Kemenag) mencapai 526.689 formasi yang akan direkrut bertahap mulai 2027.
Terbuka untuk Umum, Tidak Wajib PPG
Nunuk menegaskan formasi CPNS guru terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan menjadi PNS.
Artinya, calon peserta tidak diwajibkan telah memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Kesempatan tersebut terbuka bagi:
- Guru honorer
- Lulusan baru jenjang S1/D-IV
- Peserta yang telah menyelesaikan PPG
Bagi yang sudah memiliki sertifikat PPG, akan mendapatkan prioritas.
"Jadi tidak harus sudah mengikuti PPG, karena nanti kami yang meng-PPG-kan, tapi yang sudah PPG tentu mendapatkan prioritas," ujar Nunuk.
Kuota sekitar 139 ribu formasi CPNS guru tersebut juga mencakup kebutuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Nasib Guru Non-ASN
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan guru non-ASN juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS maupun PPPK.
"Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS," kata Mu'ti.
Skema ini berbeda dengan mekanisme peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang sebelumnya disebut akan berlangsung tanpa tes.
Untuk jalur CPNS, semua peserta termasuk yang sudah berstatus PPPK tetap wajib mengikuti tes seleksi.
