Bungko News – Pemerintah tengah mematangkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran.
Salah satu teknologi utama yang disiapkan adalah penggunaan biometrik wajah atau face recognition yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tahap awal dari e-government ini difokuskan untuk membenahi data penerima bansos.
"Sekarang tahap pertama adalah untuk mengakurasikan data penerima bantuan sosial dengan face recognition," ujar Tito dalam acara FEKDIxIFSE di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sistem digital berbasis face recognition atau pengenal wajah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bansos.
Tidak Hanya Dukcapil, Terhubung ke Polri hingga ATR/BPN
Sistem digitalisasi ini tidak hanya mengandalkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) milik Kemendagri.
Data tersebut akan dipadankan dengan data kementerian/lembaga lain.
Dalam pelaksanaannya, data Dukcapil dipadankan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN hingga kepolisian dan BPS.
Menurut Tito, Ditjen Dukcapil telah merekam data biometrik 99 persen penduduk meliputi sidik jari, iris mata, dan wajah, sehingga mampu mencegah duplikasi penerima.
Data ini menjadi fondasi penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Bappenas bersama BPS, yang kini digunakan dalam digitalisasi bansos agar penyaluran semakin tepat dan efisien.
"Begitu menggunakan wajahnya, face recognition, namanya langsung keluar. Lantas terkoneksi dengan Kepolisian, dia punya mobil atau enggak, punya motor atau enggak, punya tanah atau enggak dengan ATR/BPN, nanti langsung keluar tidak layak atau layak. Dia masuk desil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya," beber Tito.
Dengan sistem ini, proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya mengandalkan dokumen fisik seperti fotokopi KTP, sekaligus memastikan bantuan tidak ganda.
Uji Coba di Banyuwangi dan 42 Daerah Percontohan
Urgensi digitalisasi ini berkaca pada temuan di lapangan.
Tito menyebut penyaluran bansos di Banyuwangi tidak tepat sasaran, di mana terdapat hampir 70% penerima yang tidak berhak menerima bantuan.
Untuk itu, Banyuwangi menjadi lokasi pilot project yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Ditjen Dukcapil.
Setelah Banyuwangi, pemerintah telah menetapkan 42 kabupaten/kota sebagai daerah percontohan untuk pengembangan sistem ini.
"Target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga," tambah Tito.
Kemensos Siapkan Mekanisme Perlindungan Sosial Digital
Langkah ini sejalan dengan yang disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos).
Melansir Antaranews, Mensos Saifullah Yusuf pada 15 September 2026 menyampaikan teknologi biometrik memang disiapkan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang sesuai dengan data pemerintah.
Pengembangan mekanisme perlindungan sosial digital ini juga sejalan dengan langkah Kemensos.
Teknologi biometrik disiapkan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, meski penerima saat ini tidak diwajibkan langsung melakukan pemindaian wajah secara serentak.
Artinya, informasi ini tidak berarti seluruh penerima bansos yang saat ini menerima bantuan harus langsung melakukan scan wajah.
Sistem tersebut merupakan bagian dari pengembangan mekanisme digitalisasi perlindungan sosial jangka panjang yang sedang diperluas pemerintah secara bertahap ke 200 kabupaten/kota hingga akhir 2026.
