Resmi Dibahas! Seluruh PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Ini Penjelasan Bahtra Banong

JAKARTA – Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya mereka yang saat ini masih berstatus paruh waktu. DPR RI bersama pemerintah dikabarkan telah menyepakati upaya peningkatan status seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Tak hanya perubahan status kepegawaian, kesepakatan tersebut juga membawa kabar baik terkait pembiayaan gaji pokok PPPK yang direncanakan akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, setelah menerima aspirasi dari Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI), Anton Suroso Hartanto, bersama sejumlah perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Seluruh PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Menjadi Penuh Waktu

Bahtra Banong mengungkapkan bahwa Pimpinan DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati langkah untuk meningkatkan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Menurutnya, kesepakatan ini merupakan bagian dari perjuangan DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi tenaga PPPK yang selama ini mengharapkan kepastian status dan kesejahteraan.

"Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu," ujar Bahtra.

Ia juga menyampaikan bahwa PPPK yang nantinya berstatus penuh waktu memiliki peluang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dengan demikian, peluang pengembangan karier bagi para pegawai pemerintah melalui jalur seleksi CPNS juga menjadi salah satu poin yang disoroti dalam kesepakatan tersebut.

Gaji Pokok PPPK Bakal Ditanggung APBN

Selain perubahan status kepegawaian, perhatian besar juga tertuju pada rencana pembiayaan gaji pokok PPPK melalui APBN.

Bahtra menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI bersama pimpinan DPR dan pemerintah.

"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," jelasnya.

Jika nantinya direalisasikan sesuai ketentuan, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pembiayaan gaji pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan para PPPK.

Hal ini tentu menjadi perhatian penting bagi pegawai yang selama ini masih menghadapi ketidakpastian terkait status kepegawaian maupun penghasilan.

Masih Menunggu Peraturan Pemerintah (PP)

Meski membawa kabar baik, para PPPK perlu memahami bahwa kesepakatan tersebut belum berarti seluruh perubahan status langsung berlaku.

Bahtra menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum.

Regulasi tersebut nantinya diharapkan mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, termasuk ketentuan pembiayaan gaji pokok.

"Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti," ungkap Bahtra.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk perjuangan para tenaga PPPK.

PPPK Diminta Menunggu Aturan Resmi Pemerintah

Kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah ini menjadi perkembangan penting bagi tenaga PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.

Apabila nantinya ditetapkan melalui regulasi resmi, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian, pembiayaan gaji pokok, serta peluang pengembangan karier bagi PPPK.

Namun, sampai dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara resmi, para pegawai diimbau untuk tidak terburu-buru menganggap pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu sudah berlaku.

Informasi mengenai jadwal, mekanisme pengangkatan, persyaratan, dan teknis pembayaran gaji masih perlu menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah.

Bagi tenaga PPPK paruh waktu, perkembangan ini tentu menjadi harapan baru. Kini perhatian tertuju pada penerbitan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi dasar realisasi kesepakatan tersebut.