PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Gaji Bakal Ditanggung Pemerintah Pusat? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Kabar mengenai peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 membawa harapan baru bagi jutaan tenaga pelayanan publik di Indonesia. Tak hanya menyangkut kepastian status kepegawaian, kebijakan ini juga berkaitan dengan rencana pengalihan pembiayaan gaji dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Isu pengambilalihan pembayaran gaji PPPK oleh pemerintah pusat kembali menjadi perhatian setelah pemerintah dan DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi finalisasi pembahasan penataan ASN PPPK paruh waktu lintas sektor yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya pegawai yang selama ini mengharapkan kepastian status, kesejahteraan, dan perlindungan hak kepegawaian.

Gaji PPPK Berpotensi Ditanggung Pemerintah Pusat

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penataan PPPK adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Selama ini, pembayaran penghasilan PPPK daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran masing-masing instansi dan pemerintah daerah. Kondisi kemampuan fiskal yang berbeda-beda membuat pembiayaan pegawai menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan rencana pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Pemerintah juga menyampaikan rencana agar pembayaran gaji PPPK yang sebelumnya menjadi tanggungan daerah dapat dialihkan kepada pemerintah pusat secara bertahap.

Rencana tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan belanja pegawai di daerah sekaligus memberikan kepastian pembiayaan bagi aparatur yang menjalankan pelayanan publik.

Meski demikian, mekanisme teknis pengalihan pembiayaan, cakupan pegawai, serta ketentuan pelaksanaannya tetap perlu dipastikan melalui kebijakan dan regulasi resmi pemerintah.

Berlaku Mulai 1 Januari 2027

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah telah memutuskan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidikan atau guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi lainnya.

Beberapa kelompok profesi yang masuk dalam pembahasan tersebut meliputi:

• Guru dan tenaga kependidikan.

• Dosen.

• Tenaga kesehatan dan tenaga medis.

• Petugas pemadam kebakaran.

• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

• Tenaga teknis.

• Tenaga pelayanan dan tenaga pelaksana lainnya.

Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Dengan adanya peningkatan status ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian kepegawaian yang lebih baik bagi tenaga PPPK yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan masyarakat.

PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027

Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang nantinya telah berstatus penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.

Kesempatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Namun, kesempatan mengikuti seleksi CPNS bukan berarti seluruh PPPK otomatis diangkat menjadi PNS. Para peserta tetap harus mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah juga mempertimbangkan pengaturan khusus untuk sejumlah profesi, terutama tenaga kesehatan dan tenaga medis yang selama ini menghadapi kendala persyaratan batas usia dalam proses seleksi menjadi PNS.

Nasib Guru Non-ASN dan Tenaga Kesehatan

Dalam pembahasan yang sama, pemerintah turut memberikan perhatian terhadap keberlanjutan masa kerja guru non-ASN yang bertugas di sekolah negeri.

Guru yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026 akan mendapatkan perpanjangan masa kerja.

Kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri serta sekitar 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.

Pemerintah juga menyampaikan rencana pemberian pengaturan serupa bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.

Pemerintah Masih Perlu Menyiapkan Aturan Teknis

Meskipun kesepakatan peningkatan status PPPK telah disampaikan, pelaksanaannya masih membutuhkan persiapan administratif, penganggaran, serta regulasi teknis.

Pengalihan pembiayaan gaji dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga perlu memiliki mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Bagi para PPPK, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa perubahan status benar-benar diikuti dengan kepastian hak, penghasilan, perlindungan kerja, serta kejelasan masa depan kepegawaian.

Jika seluruh kebijakan dapat dilaksanakan sesuai rencana, penataan PPPK mulai 2027 akan menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem aparatur sipil negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.