PPPK Paruh Waktu Bisa Beralih ke Penuh Waktu, Ini Syarat dan 6 Tahapan Usulan PPK

JAKARTA – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memiliki peluang untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu. Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara otomatis karena harus melalui mekanisme pengusulan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan mempertimbangkan sejumlah persyaratan.

Ketentuan mengenai pengalihan status tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Dalam Pasal 24 ayat (1), disebutkan bahwa PPK dapat mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran serta hasil penilaian atau evaluasi kinerja.

Artinya, kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu tidak hanya ditentukan oleh masa kerja pegawai. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan jabatan dan kemampuan anggaran pada instansi tempat pegawai tersebut bekerja.

Kinerja dan Ketersediaan Anggaran Menjadi Pertimbangan

Pasal 24 ayat (2) PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menjelaskan bahwa pengusulan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan pada instansi pemerintah tempat pegawai bersangkutan bekerja.

Selain ketersediaan anggaran, hasil evaluasi kinerja juga menjadi faktor penting dalam proses pengalihan status.

Berdasarkan Pasal 17, PPPK Paruh Waktu diwajibkan menyusun perencanaan kinerja berdasarkan target yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, baik bulanan maupun triwulanan, serta evaluasi tahunan dengan memperhatikan capaian kinerja organisasi.

Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang perjanjian kerja atau mengangkat pegawai menjadi PPPK.

Karena itu, PPPK Paruh Waktu perlu memperhatikan pencapaian target pekerjaan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta hasil evaluasi kinerja selama menjalankan tugas.

Ini Enam Tahapan Peralihan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

Terdapat enam tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. PPK Mengusulkan Rincian Kebutuhan kepada Menteri PANRB

Tahap pertama dimulai ketika Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan rincian kebutuhan PPPK kepada Menteri PANRB.

Usulan tersebut menjadi dasar bagi proses penetapan kebutuhan pegawai pada masing-masing instansi pemerintah.

2. Menteri PANRB Menetapkan Rincian Kebutuhan

Setelah menerima usulan dari instansi pemerintah, Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada setiap instansi.

Penetapan tersebut menjadi salah satu dasar kelanjutan proses perubahan status pegawai.

3. Menentukan Jumlah, Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Penempatan

Rincian kebutuhan PPPK yang ditetapkan mencakup jumlah pegawai, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, serta unit penempatan.

Dengan demikian, pengangkatan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan jabatan yang tersedia.

4. PPK Mengusulkan Perubahan Status kepada Kepala BKN

Setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan dari Menteri PANRB, PPK mengusulkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengusulan tersebut harus disampaikan paling lama tujuh hari kerja setelah penetapan rincian kebutuhan diterima.

5. BKN Menetapkan Pertimbangan Teknis

Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis mengenai perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK.

Tahapan ini merupakan bagian dari proses administrasi kepegawaian sebelum pengangkatan ditetapkan.

6. PPK Menetapkan Pengangkatan PPPK

Tahap terakhir adalah PPK menetapkan pengangkatan pegawai menjadi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan selesainya tahapan tersebut, proses perubahan status dapat ditindaklanjuti berdasarkan penetapan pengangkatan yang berlaku.

Bagaimana dengan Masa Perjanjian Kerja PPPK Paruh Waktu?

Selain mengatur mekanisme pengalihan status, PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 juga mengatur masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu.

Dalam Pasal 14, masa perjanjian kerja ditetapkan setiap satu tahun dan dimuat dalam perjanjian kerja sampai dengan pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa status PPPK Paruh Waktu tetap memiliki dasar hubungan kerja yang diatur secara resmi, termasuk tugas, target kinerja, hak, kewajiban, dan masa perjanjian kerja.

Ada Kebijakan Khusus bagi Guru PPPK Paruh Waktu pada 2027

Di tengah mekanisme umum tersebut, pemerintah juga menyampaikan rencana kebijakan khusus bagi guru PPPK Paruh Waktu.

Melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen, pemerintah menyampaikan bahwa sebanyak 242.482 guru PPPK Paruh Waktu direncanakan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi.

Pengalihan tersebut juga direncanakan mencakup perubahan penempatan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah pusat.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI dan dipublikasikan Puslapdik pada 9 Oktober 2026.

Puslapdik juga menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang mengalami peralihan status tersebut.

Kebijakan khusus bagi guru ini perlu dibedakan dari mekanisme umum pengangkatan PPPK Paruh Waktu berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026.

PPPK Paruh Waktu Perlu Memperhatikan Perkembangan Kebijakan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu memerlukan proses administrasi dan penetapan kebutuhan sesuai kewenangan masing-masing instansi pemerintah.

Ketersediaan anggaran, kebutuhan formasi, kualifikasi jabatan, serta hasil evaluasi kinerja menjadi sejumlah aspek yang harus diperhatikan.

Oleh karena itu, PPPK Paruh Waktu perlu mengikuti informasi resmi dari instansi tempat bekerja, khususnya melalui bagian kepegawaian atau BKPSDM, mengenai perkembangan usulan kebutuhan dan perubahan status kepegawaian.

Dengan memahami mekanisme tersebut, pegawai dapat mengetahui bahwa peralihan status bukan sekadar persoalan masa kerja, melainkan juga berkaitan dengan kebutuhan organisasi, kemampuan anggaran, dan prosedur administrasi yang ditetapkan pemerintah.