PKH dan BPNT Tahap 4 Oktober–Desember 2026 Resmi Berstatus SI, Kemensos Minta KPM Segera Cairkan Bantuan

JAKARTA – Kabar baik bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 dilaporkan telah memasuki tahap penyaluran setelah diterbitkannya Standing Instruction (SI).

Informasi tersebut merujuk pada surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 360/3/BS.01.00/11/2026 tertanggal 10 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam surat tersebut, Kemensos menyampaikan informasi mengenai pemindahbukuan dana bantuan sosial sekaligus meminta pemerintah daerah segera menginformasikan kepada KPM agar melakukan transaksi atau pencairan bantuan.

Jutaan KPM Masuk Daftar Penyaluran Tahap 4

Berdasarkan rincian dalam surat tersebut, penyaluran BPNT atau Program Sembako tahap 4 alokasi Oktober–Desember 2026 tercatat dalam BAT 1219.

Penyaluran melalui Bank Himbara tersebut mencakup sekitar 10.211.169 KPM, dengan tanggal Standing Instruction (SI) 2 November 2026.

Sementara itu, penyaluran PKH tahap 4 tercatat dalam BAT 1217 dengan jumlah sekitar 2.562.883 KPM. Penyaluran dilakukan melalui lembaga bayar atau bank penyalur dengan tanggal SI yang sama, yakni 2 November 2026.

Status SI menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyaluran bantuan sosial. Namun, KPM perlu memahami bahwa status tersebut tidak selalu berarti dana sudah tersedia dan dapat langsung ditarik di seluruh rekening penerima.

Kemensos Minta KPM Segera Melakukan Pencairan

Dalam instruksinya kepada Dinas Sosial kabupaten/kota, Kemensos meminta agar seluruh pemerintah daerah segera menyampaikan informasi kepada penerima PKH dan BPNT untuk melakukan transaksi atau pencairan dana bantuan.

Hal ini berkaitan dengan batas waktu transaksi yang diberikan selama 30 hari sejak dana bantuan sosial dipindahbukukan ke rekening masing-masing penerima.

Dinas Sosial juga diminta aktif melakukan pemantauan dan mengawal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tahun 2026 agar dana benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh KPM sesuai tujuan program.

Pendamping sosial dan petugas di daerah juga dapat melakukan pengecekan data penyaluran melalui aplikasi SIKS-NG.

Pengecekan dilakukan dengan masuk ke menu Data Salur Bansos, memilih seluruh kluster, kemudian menentukan kategori bantuan PKH atau Sembako dengan periode Oktober–Desember 2026.

Selanjutnya, petugas dapat memfilter status salur menjadi sudah SI dan mengunduh daftar nama penerima atau BNBA sesuai wilayah masing-masing.

Apabila ditemukan kendala teknis dalam proses penyaluran, petugas diminta melakukan koordinasi melalui kanal komunikasi atau layanan teknis program terkait.

BPNT Tahap 4 Cair Rp600 Ribu

Untuk bantuan BPNT atau Program Sembako, besaran bantuan yang ditetapkan adalah Rp200.000 per bulan.

Dengan demikian, untuk alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember 2026, setiap KPM berhak menerima total bantuan sebesar:

• Oktober 2026: Rp200.000.

• November 2026: Rp200.000.

• Desember 2026: Rp200.000.

Total bantuan BPNT tahap 4 mencapai Rp600.000 per KPM.

Sementara itu, besaran bantuan PKH berbeda-beda untuk setiap keluarga penerima manfaat. Nominalnya disesuaikan dengan komponen yang dimiliki dalam keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat.

Pencairan Tidak Dilakukan Serentak

Meskipun penyaluran telah memasuki tahapan SI, pencairan dana bantuan sosial tidak selalu berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Dana bantuan dapat masuk secara bertahap atau bergelombang ke rekening KPM melalui bank penyalur, seperti BRI, BNI, Mandiri, BSI, maupun lembaga penyalur lainnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Karena itu, KPM diimbau untuk memeriksa saldo rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara berkala dan memastikan informasi pencairan melalui pendamping sosial di wilayah masing-masing.

KPM juga dapat mengecek status kepesertaan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos di:

https://cekbansos.kemensos.go.id

Pengecekan dilakukan dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP.

Sejumlah Bantuan Sosial Lain Juga Berjalan

Selain PKH dan BPNT, terdapat sejumlah program perlindungan sosial pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat, di antaranya:

1. Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pendidikan bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai ketentuan program.

2. KIP Kuliah, bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

3. PBI JKN, program bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

4. Rehabilitasi Sosial, layanan dan pendampingan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar.

Adapun bantuan lain seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya diberikan apabila terdapat kebijakan penyaluran dan penerima yang memenuhi kriteria serta ketentuan pemerintah.

KPM Diminta Memastikan Informasi Pencairan

Dengan diterbitkannya surat penyaluran tersebut, proses penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 alokasi Oktober–Desember 2026 menjadi perhatian bagi jutaan KPM di berbagai daerah.

Masyarakat diimbau tidak hanya berpatokan pada informasi status SI, tetapi juga memastikan dana benar-benar sudah masuk ke rekening masing-masing.

Apabila bantuan belum masuk, KPM dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Penting juga untuk diingat, masyarakat tidak perlu memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan bantuan.

Catatan: Informasi nomor surat, kode BAT, jumlah penerima, dan tanggal SI dalam pemberitaan ini mengacu pada materi surat Kemensos sebagaimana disampaikan dalam sumber informasi. KPM tetap disarankan mengonfirmasi status penyaluran melalui kanal resmi Kemensos dan pendamping sosial.