PKH dan BPNT Tahap 4 November 2026: SPM Terbit, KPM Menunggu SI

Namun, perlu dipahami bahwa tidak ada jaminan seluruh kategori tersebut otomatis mendapatkan pencairan lebih dahulu. Penyaluran tetap mengikuti hasil verifikasi, penetapan penerima, dan proses administrasi masing-masing program.

3. Kemensos Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), Bukan KKS Baru

Selain perkembangan pencairan bansos, terdapat informasi penting mengenai penerbitan kartu baru dari Kementerian Sosial, yaitu Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).

Kartu ini berbeda dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang selama ini digunakan sebagai sarana penyaluran sejumlah bantuan sosial.

Penerbitan KPD merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan yang ditetapkan pada 2 Juli 2026.

Melalui kebijakan tersebut, penyandang disabilitas yang memenuhi ketentuan berhak memperoleh konsesi berupa potongan biaya paling rendah 20 persen pada sembilan sektor strategis.

Sembilan sektor tersebut meliputi:

1. Pendidikan.

2. Transportasi.

3. Kesehatan.

4. Penyediaan alat bantu.

5. Perumahan dan utilitas.

6. Ketenagakerjaan.

7. Kewirausahaan.

8. Kebudayaan dan pariwisata.

9. Olahraga.

Besaran konsesi dapat diberikan lebih besar bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping pada sektor tertentu sesuai ketentuan PP Nomor 31 Tahun 2026.

Kemensos menjelaskan bahwa penerbitan KPD menggunakan basis data DTSEN yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi untuk dimasukkan dalam Data Nasional Penyandang Disabilitas.

Pada 30 Juli 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa lebih dari empat juta penyandang disabilitas telah terverifikasi dan diterbitkan KPD dari hampir 15 juta data yang tercatat.

Pemerintah menargetkan penerbitan KPD mencapai 100 persen pada 2027.

Dengan demikian, KPD bukan program bantuan tunai baru dan bukan pengganti KKS, melainkan kartu identitas untuk mendukung akses penyandang disabilitas terhadap hak konsesi.

4. Apa Arti Status KPD YA dan TIDAK di Cek Bansos Kemensos?

Masyarakat juga mulai menemukan keterangan status KPD pada hasil pencarian di laman Cek Bansos Kemensos.

Status tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu YA dan TIDAK.

Status KPD YA

Artinya, data penyandang disabilitas tersebut sudah tercatat memiliki Kartu Penyandang Disabilitas dalam sistem.

Status KPD TIDAK

Artinya, data yang bersangkutan belum tercatat memiliki KPD pada informasi yang ditampilkan.

Bagi penyandang disabilitas yang belum tercatat, pemutakhiran data dapat ditanyakan melalui pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial setempat dengan menyiapkan dokumen kependudukan serta surat keterangan disabilitas sesuai ketentuan.

Perlu diketahui, status KPD bukan penentu seseorang otomatis mendapatkan PKH maupun BPNT. Penetapan penerima bantuan sosial tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme masing-masing program.

5. Cara Cek PKH dan BPNT Tahap 4 November 2026 Lewat HP

Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bantuan sosial melalui situs resmi Kementerian Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di HP atau komputer.

2. Kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id/.

3. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.

4. Ketik kode keamanan atau captcha yang muncul.

5. Klik tombol Cari Data.

6. Tunggu sampai hasil pencarian ditampilkan.

7. Periksa jenis bantuan, periode penyaluran, dan status kepesertaan.