MA Larang Hakim Terlibat Bimbel Komersial CPNS dan Calon Hakim, Ini Aturan Terbaru 2026

JAKARTA, BUNGKO NEWS – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) resmi melarang para hakim menggunakan jabatan, kewibawaan, maupun atribut kedinasannya untuk kepentingan komersial dalam kegiatan bimbingan belajar (bimbel), seminar, dan lokakarya persiapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Calon Hakim.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Jabatan Hakim untuk Kepentingan Komersial dalam Seleksi Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Surat edaran tersebut diterbitkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Muh. Djauhar Setyadi.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya kegiatan bimbingan belajar, seminar, hingga lokakarya komersial yang menawarkan persiapan menghadapi seleksi CPNS dan Calon Hakim dengan melibatkan nama serta atribut jabatan hakim.

MA menilai penggunaan jabatan hakim untuk kepentingan bisnis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas lembaga peradilan.

Dua Aktivitas yang Dilarang bagi Hakim

Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026, Mahkamah Agung menegaskan bahwa seluruh hakim, baik di lingkungan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, wajib mematuhi ketentuan tersebut.

Secara khusus, terdapat dua aktivitas yang menjadi perhatian utama.

1. Dilarang menjadi pengajar bimbel komersial

Hakim dilarang terlibat aktif sebagai pengajar, narasumber, maupun instruktur dalam kegiatan bimbingan belajar, seminar, dan lokakarya yang bersifat komersial atau bertujuan mencari keuntungan untuk persiapan seleksi Calon Hakim maupun CPNS.

2. Dilarang menyelenggarakan kegiatan persiapan seleksi yang memanfaatkan jabatan

Hakim juga dilarang menyelenggarakan kegiatan persiapan seleksi Calon Hakim atau CPNS yang berorientasi pada keuntungan pragmatis dengan memanfaatkan kewibawaan dan atribut jabatannya.

Dengan demikian, jabatan hakim tidak boleh dijadikan alat promosi untuk menarik peserta bimbel, meningkatkan nilai jual suatu lembaga pelatihan, maupun memperoleh keuntungan finansial.

MA Ingatkan Hakim untuk Menghindari Konflik Kepentingan

Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim harus senantiasa berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), khususnya prinsip berintegritas tinggi.

Prinsip tersebut mengharuskan hakim memiliki kepribadian yang utuh, jujur, berwibawa, serta teguh memegang nilai dan norma dalam menjalankan tugas.

Selain itu, hakim tidak diperbolehkan menyalahgunakan kewibawaan jabatannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, maupun pihak lain dalam hubungan finansial.

MA juga mengingatkan agar hakim tidak memberikan kesan bahwa seseorang atau kelompok tertentu mempunyai posisi khusus yang dapat mendatangkan keuntungan finansial karena kedekatan dengan pejabat peradilan.

Hal ini penting untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Apakah Hakim Masih Boleh Mengajar dan Mengikuti Kegiatan Akademis?

Larangan dalam SE Nomor 4 Tahun 2026 tidak serta-merta menutup seluruh ruang bagi hakim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.

Dalam surat edaran tersebut terdapat pengecualian terhadap aktivitas akademis atau edukatif tertentu yang tetap sesuai dengan prinsip Berperilaku Arif dan Bijaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Artinya, ketentuan ini perlu dipahami secara proporsional. Fokus utama larangan adalah penggunaan jabatan hakim untuk kegiatan komersial yang berkaitan dengan persiapan seleksi CPNS dan Calon Hakim.

Surat Edaran Berlaku bagi Hakim di Seluruh Indonesia

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tersebut ditujukan kepada jajaran pimpinan dan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, serta para hakim dan hakim ad hoc pada kedua tingkat peradilan.

Dokumen tersebut juga ditembuskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Melalui kebijakan ini, seluruh hakim diminta memperhatikan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya.

MA berharap langkah tersebut dapat memperkuat penerapan kode etik kehakiman sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menjaga Integritas Seleksi CPNS dan Calon Hakim

Kebijakan Mahkamah Agung ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik memiliki tanggung jawab moral dan etika yang harus dijaga.

Dalam proses seleksi aparatur negara, kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan menjadi hal penting. Penggunaan nama, jabatan, serta kewibawaan pejabat peradilan untuk kepentingan bisnis dapat menimbulkan persepsi adanya keistimewaan atau akses khusus dalam proses seleksi.

Karena itu, setiap pihak diharapkan mengikuti proses seleksi melalui mekanisme dan ketentuan resmi yang berlaku.

Bagi masyarakat yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS maupun Calon Hakim, penting untuk berhati-hati terhadap promosi pelatihan yang mengatasnamakan pejabat atau lembaga peradilan dengan menjanjikan keistimewaan tertentu.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa integritas jabatan hakim harus tetap dijaga dan tidak boleh dikomersialkan demi keuntungan finansial.

FAQ: Pertanyaan Seputar Larangan Hakim Mengajar Bimbel CPNS

1. Apa isi Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2026?

Surat edaran tersebut mengatur larangan penggunaan jabatan dan kewibawaan hakim untuk kepentingan komersial dalam kegiatan persiapan seleksi Calon Hakim dan CPNS.

2. Apakah hakim boleh menjadi pengajar bimbel CPNS berbayar?

Hakim dilarang menjadi pengajar, narasumber, atau instruktur dalam bimbingan belajar dan lokakarya komersial yang berkaitan dengan persiapan seleksi CPNS dan Calon Hakim dengan memanfaatkan jabatan.

3. Siapa yang wajib mematuhi aturan tersebut?

Ketentuan ini ditujukan kepada hakim di lingkungan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, termasuk hakim ad hoc sebagaimana tercantum dalam surat edaran.

4. Mengapa MA mengeluarkan larangan tersebut?

Untuk mencegah konflik kepentingan, menghindari penyalahgunaan kewibawaan jabatan, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

5. Apakah hakim masih boleh mengikuti kegiatan akademis?

Aktivitas akademis atau edukatif tertentu tetap dikecualikan sepanjang sesuai dengan ketentuan kode etik dan prinsip Berperilaku Arif dan Bijaksana.

6. Di mana masyarakat bisa membaca aturan resminya?

Masyarakat dapat membaca pemberitaan dan dokumen Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.