Lebih dari 300 Ribu Guru Madrasah Belum Tersertifikasi, Kemenag Ungkap Kendala dan Upaya Percepatan PPG

Ratusan ribu guru madrasah di Indonesia hingga kini belum memiliki sertifikat pendidik. Kementerian Agama (Kemenag) mengakui bahwa pemerataan sertifikasi guru masih menjadi pekerjaan besar yang perlu diselesaikan secara bertahap.

Pemerintah melalui Kemenag terus mendorong percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik bagi guru madrasah maupun guru pendidikan agama di sekolah umum. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, menjelaskan bahwa sertifikasi melalui PPG bukan sekadar pengakuan atas kemampuan profesional seorang guru. Sertifikat pendidik juga menjadi salah satu persyaratan penting untuk membuka akses terhadap hak-hak kesejahteraan guru.

"PPG juga sebagai pintu masuknya seorang guru bisa mendapatkan hak-hak secara kesejahteraan yang layak," kata Amien Suyitno pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menurut Amien, sertifikat pendidik dapat diibaratkan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya.

Lebih dari 300 Ribu Guru Belum Memiliki Sertifikat Pendidik

Jumlah guru madrasah yang belum tersertifikasi masih menjadi perhatian pemerintah. Data yang disampaikan Kemenag menunjukkan bahwa jumlah guru madrasah di Indonesia mencapai lebih dari 800 ribu orang.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 300 ribu guru masih belum memiliki sertifikat pendidik.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi guru yang sudah lama menjalankan tugas mengajar tetapi belum mendapatkan kesempatan mengikuti program sertifikasi.

Kemenag berupaya memperluas akses PPG agar semakin banyak guru dapat memperoleh pengakuan profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbatasan Anggaran dan Kuota Jadi Kendala

Meski percepatan sertifikasi terus dilakukan, pemerintah belum dapat mengikutsertakan seluruh guru dalam program PPG secara bersamaan.

Amien Suyitno menjelaskan bahwa keterbatasan kuota peserta dan kemampuan anggaran menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut.

Sepanjang 2025, program PPG telah dilaksanakan melalui empat tahap dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Pelaksanaan secara bertahap dilakukan agar program sertifikasi tetap berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kapasitas penyelenggaraan pendidikan profesi guru.

Dengan demikian, guru yang belum tersertifikasi masih perlu menunggu kesempatan sesuai mekanisme seleksi, persyaratan, dan kuota yang tersedia.

Kemenag Siapkan Anggaran Insentif Lebih dari Rp600 Miliar

Di tengah keterbatasan kuota sertifikasi, pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikat pendidik.

Kemenag mengalokasikan anggaran lebih dari Rp600 miliar untuk program insentif guru non-ASN. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para guru yang selama ini masih menunggu kesempatan mengikuti PPG.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran tunjangan profesi guru (TPG) dengan rincian:

• Guru non-ASN: lebih dari Rp9,4 triliun.

• Guru ASN: sekitar Rp8 triliun.

• Total anggaran TPG: lebih dari Rp17 triliun.

Kemenag juga meningkatkan tunjangan profesi bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi, dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Kenaikan tersebut diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru madrasah, khususnya tenaga pendidik non-ASN.

Guru Diminta Terus Meningkatkan Kompetensi Setelah PPG

Amien Suyitno mengingatkan bahwa memperoleh sertifikat pendidik bukan berarti proses peningkatan kemampuan seorang guru telah selesai.

Setelah mengikuti PPG, guru tetap dituntut mengembangkan kompetensi melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB).

Menurutnya, sertifikasi justru menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan seorang guru tidak hanya diukur dari kemampuan peserta didik memahami materi pelajaran.

Lebih dari itu, guru memiliki tanggung jawab membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta membimbing generasi penerus bangsa.

Bagaimana Nasib Guru Madrasah yang Belum Tersertifikasi?

Dengan masih banyaknya guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, percepatan PPG menjadi salah satu agenda penting Kemenag ke depan.

Guru yang belum tersertifikasi diharapkan terus memperhatikan informasi resmi mengenai pelaksanaan PPG, persyaratan peserta, serta mekanisme pemanggilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Guru juga perlu memastikan data kepegawaian dan riwayat mengajar tercatat dengan benar dalam sistem pendataan Kemenag agar proses verifikasi dan penetapan peserta dapat berjalan sesuai ketentuan.

Hingga saat ini, pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh guru yang belum tersertifikasi akan langsung mengikuti PPG secara bersamaan. Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan persyaratan, kuota, dan ketersediaan anggaran.

Kebijakan percepatan sertifikasi diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi guru madrasah untuk memperoleh pengakuan profesional sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. ***