Komdigi Siapkan Face Recognition untuk Verifikasi Penerima Bansos Digital, Warga Bakal Scan Wajah?

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Terbaru, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan teknologi face recognition atau pengenalan wajah yang dilengkapi fitur liveness detection untuk memperkuat proses verifikasi identitas calon penerima bantuan sosial.

Teknologi ini dikembangkan sebagai bagian dari program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Tujuannya untuk memastikan bahwa masyarakat yang mendaftar sebagai calon penerima bansos benar-benar merupakan orang yang sesuai dengan identitas kependudukannya.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Yessi Arnaz Ferari, menjelaskan bahwa sistem tersebut akan menghubungkan proses verifikasi wajah dengan data biometrik yang tersimpan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Dengan demikian, masyarakat nantinya dapat melakukan proses verifikasi secara digital melalui perangkat masing-masing tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.

Cara Kerja Face Recognition untuk Penerima Bansos

Dalam mekanisme yang disiapkan pemerintah, masyarakat akan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu.

Selanjutnya, sistem akan mengirimkan data tersebut untuk dicocokkan dengan database Dukcapil. Pengguna kemudian diminta melakukan pengambilan gambar wajah melalui kamera perangkat.

Hasil pengambilan gambar tersebut akan diproses oleh sistem untuk memastikan kesesuaian wajah dengan data biometrik kependudukan.

Teknologi ini diharapkan mampu mengurangi risiko penggunaan identitas orang lain, data ganda, maupun praktik penyalahgunaan identitas dalam proses pendaftaran bantuan sosial.

Dilengkapi Liveness Detection untuk Mencegah Manipulasi

Tidak hanya menggunakan teknologi pengenalan wajah, Komdigi juga menyiapkan fitur liveness detection.

Fitur ini berfungsi memastikan bahwa wajah yang tertangkap kamera benar-benar berasal dari orang yang hadir secara langsung, bukan menggunakan foto, gambar digital, atau manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Langkah tersebut dinilai penting karena teknologi pengenalan wajah juga berpotensi menghadapi penyalahgunaan melalui foto maupun teknologi deepfake.

Dengan kombinasi kedua teknologi tersebut, proses verifikasi diharapkan menjadi lebih aman dan akurat.

Pendaftaran Bansos Bisa Dipangkas dari 200 Hari Menjadi Beberapa Jam

Komdigi menyebut integrasi sistem digital melalui Digital Public Infrastructure (DPI) dapat mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima bantuan sosial.

Menurut Yessi Arnaz Ferari, proses pendaftaran bansos secara manual sebelumnya dapat memakan waktu sekitar 75 hingga 200 hari.

Melalui mekanisme digital yang terintegrasi, waktu tersebut ditargetkan dapat dipangkas menjadi sekitar satu menit hingga enam jam.

Percepatan ini dimungkinkan karena berbagai instansi pemerintah dapat saling terhubung dalam proses pertukaran data tanpa harus meminta masyarakat mengisi informasi yang sama berulang kali.

SPLP Menjadi Penghubung Data Antarinstansi

Dalam pengembangan Perlinsos Digital, pemerintah juga memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antara sistem kementerian dan lembaga terkait.

Melalui infrastruktur tersebut, data dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi tanpa harus memusatkan seluruh database pada satu tempat.

Integrasi ini diharapkan mampu mengurangi duplikasi data, mempercepat proses verifikasi, serta meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial.

Apakah Semua Penerima PKH dan BPNT Wajib Scan Wajah?

Munculnya teknologi pengenalan wajah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi keluarga yang saat ini menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa pengembangan verifikasi biometrik merupakan bagian dari transformasi sistem perlindungan sosial digital yang diterapkan secara bertahap.

Penggunaan teknologi ini tidak otomatis berarti seluruh penerima bansos yang sudah terdaftar saat ini harus langsung melakukan pemindaian wajah.

Berdasarkan informasi pemerintah mengenai pelaksanaan Perlinsos Digital, sistem tersebut masih dikembangkan dan diperluas secara bertahap. Masyarakat tetap perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah terkait mekanisme pendaftaran dan verifikasi yang berlaku di wilayah masing-masing.

Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Berkedok Bansos Digital

Seiring berkembangnya layanan digital, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan pemerintah untuk meminta foto wajah, NIK, nomor rekening, maupun data pribadi melalui tautan yang tidak jelas.

Pastikan informasi mengenai pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial berasal dari kanal resmi pemerintah.

Jangan mudah percaya terhadap pesan berantai yang menjanjikan pencairan bansos dengan syarat mengirimkan data pribadi melalui WhatsApp atau situs tidak resmi.

Transformasi digital diharapkan dapat membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada kualitas data, keamanan sistem, serta kemudahan akses bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Dengan penerapan teknologi face recognition dan liveness detection, pemerintah berharap proses verifikasi penerima bansos menjadi lebih cepat, transparan, dan mampu meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.